PANGKALPINANG, KATABABEL.COM – Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menegaskan bahwa Partai Golkar tidak boleh bersikap pasif terhadap berbagai persoalan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Hal tersebut disampaikan Ahmad Doli Kurnia Tandjung saat memberikan sambutan pada kegiatan Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) dan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD I Partai Golkar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Hotel Aston Emidary, Minggu (28/6/2026).
Dalam arahannya, Doli menegaskan bahwa sebagai partai pembangunan, Golkar memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan jalannya pemerintahan daerah berjalan dengan baik.
“Golkar adalah partai pembangunan. Karena itu, kita tidak boleh menutup mata terhadap situasi dan dinamika pemerintahan daerah. Apalagi gubernur di Bangka Belitung merupakan Ketua DPD Partai Golkar, sehingga seluruh kader harus memberikan dukungan penuh agar program-program pemerintah dapat berjalan dengan sukses,” ujarnya.
Menurut Doli, apabila terdapat persoalan yang muncul dalam pemerintahan daerah, kader Golkar tidak cukup hanya menjadi pengamat, tetapi harus turut mengambil bagian dalam mencari solusi.
“Kalau memang ada persoalan, Golkar harus peduli. Bahkan kalau diperlukan, kita harus ikut terlibat dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Jangan sampai kita membiarkan masalah berlarut-larut,” tegasnya.
Ia menjelaskan, berbagai isu strategis yang berkembang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung nantinya akan menjadi bagian dari pembahasan dalam forum Rakerda. Forum tersebut, kata Doli, bukan hanya membahas agenda internal partai, tetapi juga merumuskan kontribusi nyata Partai Golkar terhadap pembangunan daerah.
“Nanti berbagai persoalan itu akan kita bahas dalam rapat kerja daerah. Di sana akan dirumuskan langkah-langkah dan rekomendasi yang menjadi kontribusi Partai Golkar terhadap masyarakat dan pembangunan Bangka Belitung,” katanya.
Doli juga mengingatkan bahwa keberadaan partai politik harus memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Oleh sebab itu, setiap kebijakan dan langkah politik Golkar harus berorientasi pada kepentingan rakyat, pembangunan daerah, serta mendukung terciptanya pemerintahan yang efektif dan mampu menjawab berbagai tantangan yang dihadapi.
Rapimda dan Rakerda DPD I Partai Golkar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus menghasilkan rekomendasi strategis bagi kemajuan daerah serta memperkuat sinergi antara Partai Golkar dengan pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung.
