PANGKALPINANG, KATABABEL.COM – Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, menerima audiensi belasan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu, Senin (30/3/2026).
Dalam pertemuan tersebut, para PPPK menyampaikan aspirasi terkait kekhawatiran atas keberlanjutan status kerja mereka pada tahun 2027, serta harapan agar pemerintah daerah bersama DPRD dapat mencarikan solusi yang tepat.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Babel menyampaikan bahwa pihaknya memahami aspirasi yang disampaikan dan akan menindaklanjutinya melalui koordinasi dengan pemerintah pusat.
“Persoalan ini berkaitan dengan regulasi, sehingga penyelesaiannya juga harus melalui mekanisme aturan yang berlaku. DPRD Babel akan menyampaikan sejumlah alternatif solusi kepada pemerintah pusat,” ujar Didit.
Ia menjelaskan, salah satu opsi yang akan diusulkan adalah penyesuaian skema anggaran, di antaranya melalui pengalihan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN ke dalam belanja jasa, sehingga komposisi belanja pegawai dalam APBD tetap sesuai ketentuan.
Selain itu, DPRD Babel juga mendorong agar pemerintah pusat tetap menjaga stabilitas transfer ke daerah, serta mengupayakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai bagian dari penguatan kapasitas fiskal daerah.
Lebih lanjut, Didit menegaskan bahwa DPRD Babel berkomitmen untuk mengawal aspirasi tenaga PPPK, baik penuh waktu maupun paruh waktu, agar tetap mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam kerangka kebijakan yang berlaku, termasuk mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
DPRD Babel berharap, melalui langkah koordinasi dan penyampaian usulan tersebut, dapat diperoleh solusi yang komprehensif sehingga keberlanjutan tenaga PPPK di daerah tetap terjaga serta pelayanan publik dapat berjalan optimal.
