PANGKALPINANG, KATABABEL.COM – Pemerintah Kota Pangkalpinang menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Pangkalpinang, Senin (30/3/2026).
Wali Kota Pangkalpinang, Saparudin, menyampaikan bahwa LKPJ merupakan bentuk akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran, sekaligus sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pembangunan ke depan.
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota turut menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD serta seluruh elemen masyarakat yang telah berkontribusi dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di Kota Pangkalpinang.
“Kami menyadari masih terdapat berbagai kekurangan. Namun dengan sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh masyarakat, kami optimistis pembangunan Kota Pangkalpinang akan semakin baik ke depan,” ujar Saparudin.
Lebih lanjut disampaikan, Tahun Anggaran 2025 merupakan periode yang cukup dinamis, di mana sebagian waktu pemerintahan masih dipimpin oleh penjabat kepala daerah hingga pelantikan wali kota dan wakil wali kota definitif pada Oktober 2025.
Meski demikian, Pemerintah Kota Pangkalpinang tetap berkomitmen menjaga kesinambungan pembangunan dan pelayanan publik secara optimal.
Dari aspek keuangan daerah, realisasi pendapatan mencapai Rp930,14 miliar atau 93,64 persen dari target sebesar Rp993,29 miliar.
Pendapatan tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp258,32 miliar (107,89 persen), pendapatan transfer Rp664,17 miliar (89,33 persen), serta lain-lain pendapatan sah sebesar Rp7,64 miliar (73,46 persen).Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai Rp920,07 miliar atau 87,62 persen dari total anggaran Rp1,05 triliun.
Pada sektor layanan dasar, Pemerintah Kota Pangkalpinang mencatat sejumlah capaian strategis. Di bidang pendidikan, realisasi anggaran mencapai 85,03 persen dari Rp240,26 miliar, yang difokuskan pada pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana pendidikan serta dukungan bagi peserta didik.
Di bidang kesehatan, realisasi anggaran mencapai 96,59 persen dari Rp263,44 miliar, termasuk peningkatan fasilitas layanan kesehatan melalui pembangunan gedung rawat inap dan laboratorium di RSUD Depati Hamzah. Cakupan Universal Health Coverage (UHC) juga telah mencapai 99,86 persen.
Selanjutnya, pada sektor infrastruktur, pembangunan jalan, jaringan air bersih, serta pemeliharaan fasilitas umum terus dilaksanakan dengan tingkat realisasi mencapai 91,56 persen.
Pemerintah Kota Pangkalpinang juga memberikan perhatian terhadap sektor sosial melalui penyaluran bantuan kepada kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, lansia terlantar, anak terlantar, serta korban bencana.
Di bidang ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka berhasil ditekan menjadi 5,73 persen dari sebelumnya 5,98 persen melalui pelaksanaan job fair, penyediaan 904 lowongan kerja, serta program pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja.
Namun demikian, Pemerintah Kota Pangkalpinang juga mencermati adanya penurunan realisasi investasi menjadi Rp2,62 triliun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp4,94 triliun. Hal ini menjadi perhatian untuk terus meningkatkan iklim investasi daerah.
Dalam mendukung program nasional, Pemerintah Kota Pangkalpinang turut melaksanakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembentukan 42 Koperasi Merah Putih di seluruh kelurahan, serta layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat.
Berbagai inovasi pelayanan publik juga terus dikembangkan, antara lain melalui layanan administrasi kependudukan pada hari libur serta program jemput bola guna meningkatkan kemudahan akses layanan bagi masyarakat.
Sepanjang Tahun 2025, Kota Pangkalpinang juga berhasil meraih sejumlah penghargaan, di antaranya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, penghargaan Daerah Tertib Ukur, serta predikat badan publik informatif dalam keterbukaan informasi.
Menutup penyampaiannya, Wali Kota menegaskan komitmen Pemerintah Kota Pangkalpinang untuk terus meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.
