PANGKALPINANG, KATABABEL.COM — Pemerintah Kota Pangkalpinang melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) terus berupaya memaksimalkan pengelolaan sampah di tengah kompleksitas persoalan dan keterbatasan fasilitas. Kepala DLH Kota Pangkalpinang, Bartholomeus Suharto, menegaskan bahwa pihaknya tidak tinggal diam dan terus menjajaki berbagai alternatif solusi, termasuk kerjasama lintas sektor hingga ke level legislatif (DPRD Kota Pangkalpinang dan DPRD Privinsi Kepulauan Bangka Belitung)
“Kita terus mencoba memaksimalkan upaya pengolahan sampah yang ada. Bahkan, dalam dua bulan terakhir kami sudah diundang oleh pihak legislatif ( DPRD Kota dan Provinsi ) untuk berdiskusi terkait dokumen pengelolaan sampah dan alternatif lokasi Tempat Pengolahan Sampah (TPS) yang baru, baik di tingkat kota maupun provinsi,” ujar Suharto, Jum’at (1/8/2025).
Suharto menjelaskan bahwa pihaknya juga mengacu pada dokumen Perencanaan Teknis Management Persampahan (PTMP) tahun 2024 dan SK Walikota yang sudah disusun sebelumnya. Namun, pencarian lokasi TPS masih menjadi tantangan. “Sampai sekarang, teman-teman di kota dan provinsi masih membahas lokasi yang paling cocok. Ini bukan hanya soal teknis, tapi juga soal kesiapan sosial dan lingkungan,” terangnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa kolaborasi juga dilakukan dengan pihak swasta serta dukungan masyarakat yang diharapkan bisa lebih aktif dalam memilah dan mengelola sampah dari rumah. “Jangan sampai hanya mengandalkan pemerintah. Masyarakat, pelaku usaha, warung, hotel, UMKM, semua harus bertanggung jawab dengan menyiapkan tempat sampah dan ikut serta dalam pengelolaan,” ujarnya.
Suharto menyoroti kebiasaan sebagian masyarakat yang masih membuang sampah di luar jam angkut. “Ada yang buang sampah pagi-pagi buta atau malam hari. Padahal jam pengangkutan sudah ditentukan. Akibatnya, sampah menumpuk dan menimbulkan kesan kota ini kotor. Kami sudah minta Lurah dan RT untuk menertibkan ini,” tegasnya.
Pihak DLH juga mengapresiasi berbagai teknologi pengelolaan sampah yang ditawarkan oleh pihak luar, namun Suharto menekankan bahwa semua usulan harus realistis dan bisa diterapkan sesuai dengan kemampuan daerah. “Kita terbuka dengan teknologi, tapi harus dilihat dari segi biaya dan kelayakan. Jangan sampai hanya jadi proyek coba-coba,” katanya.
Terkait masuknya sampah dari luar daerah, Suharto menegaskan bahwa DLH Pangkalpinang tidak bisa serta-merta menampung sampah dari wilayah lain. “Kalau masyarakat dari luar Pangkalpinang membawa sampah sendiri ke sini, tentu ada batasannya. Kami hanya bisa berharap ada kesadaran bersama antarwilayah, bukan asal buang saja,” tambahnya.
Mengakhiri keterangannya, Suharto mengajak seluruh elemen masyarakat untuk melihat pengelolaan sampah sebagai tanggung jawab bersama, bukan semata-mata urusan pemerintah. “Kalau kita semua berpikir hanya soal ekonomi dari sampah, maka sisi ekologis akan diabaikan. Padahal, lingkungan yang bersih dan sehat itu juga investasi jangka panjang,” tutupnya.
