BANGKA, KATABABEL.COM – Anggota DPRD Kabupaten Bangka dari Fraksi PKB, G.A. Subhan, menggelar kegiatan reses di Kantor DPC PKB Sungailiat, Minggu (19/4/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Subhan secara khusus menyerap aspirasi dari kalangan majelis taklim yang berasal dari berbagai wilayah di Kecamatan Sungailiat.
Dalam wawancara usai kegiatan, Subhan menyampaikan bahwa audiens reses kali ini didominasi oleh kelompok ibu-ibu majelis taklim atau yang ia sebut sebagai “klub santri emak-emak”. Dari dialog yang berlangsung, sejumlah persoalan utama mencuat, terutama terkait bantuan sosial yang dinilai belum merata.
“Banyak masyarakat yang seharusnya menerima bantuan sosial, namun pada kenyataannya tidak masuk dalam daftar penerima. Ini menjadi catatan penting bagi kami untuk dilakukan evaluasi,” ujar Subhan.
Ia menjelaskan bahwa salah satu kendala utama terletak pada data desil kesejahteraan masyarakat yang dinilai belum akurat. Menurutnya, masih ditemukan masyarakat yang tergolong tidak mampu namun tidak masuk dalam kategori prioritas, sementara ada pula yang tergolong mampu justru terdata sebagai penerima bantuan.
“Ini harus kita perbaiki. Data desil harus diperbarui agar bantuan sosial, baik itu bantuan dari pusat maupun daerah, bisa tepat sasaran,” tegasnya.
Selain persoalan bansos, keluhan terkait penerangan jalan umum (PJU) juga menjadi perhatian serius. Subhan mengungkapkan bahwa masih banyak lampu jalan yang tidak berfungsi atau belum terpasang di sejumlah titik di Kabupaten Bangka.
Ia menyebut sebelumnya telah menyampaikan hal ini kepada Dinas Perhubungan saat pembahasan LKPJ Bupati Tahun 2025. Menurutnya, diperlukan pendataan yang valid terkait jumlah dan kondisi lampu jalan, baik yang menggunakan sistem pascabayar, prabayar, maupun tenaga surya.
“Data itu harus jelas. Dari sekitar 8.000 titik lampu jalan di Kabupaten Bangka, harus dipetakan mana yang berfungsi, mana yang rusak, dan mana yang belum terpasang. Dari situ baru kita bisa menyusun program prioritas secara bertahap,” jelasnya.
Subhan menekankan bahwa meskipun keterbatasan anggaran menjadi kendala, perbaikan tetap harus dilakukan secara bertahap dan terukur. Ia mencontohkan, jika belum bisa memperbaiki seluruhnya, maka bisa dimulai dari beberapa titik prioritas di tingkat kelurahan.
“Kalau tidak bisa 10, ya 5 dulu. Yang penting ada progres setiap tahun. Jangan sampai dibiarkan tanpa penanganan,” katanya.
Selain itu, persoalan layanan PDAM juga menjadi keluhan masyarakat, khususnya di wilayah Sinar Jaya dan sekitarnya. Subhan menyebutkan bahwa sebelumnya telah dilakukan survei, namun hingga kini belum ada realisasi pemasangan jaringan air bersih.
“Kita akan dorong agar PDAM segera menindaklanjuti. Kalau memungkinkan, pemasangan pipa induk harus segera dilakukan agar seluruh wilayah bisa terjangkau layanan air bersih,” ujarnya.
Tak hanya itu, warga juga mempertanyakan terkait program Kartu Indonesia Pintar (KIP) serta layanan BPJS Kesehatan. Banyak masyarakat yang masih membutuhkan penjelasan terkait mekanisme, keberlanjutan program, hingga status kepesertaan mereka.
“Ini menjadi PR kita bersama, baik legislatif maupun eksekutif. Semua aspirasi ini akan kita bahas dan dorong penyelesaiannya secara bertahap sesuai skala prioritas,” kata Subhan.
Ia menegaskan, hasil reses ini akan menjadi bahan penting dalam pembahasan kebijakan ke depan, termasuk dalam penyusunan anggaran perubahan maupun rencana kerja tahun 2027.
“Yang jelas, kita ingin setiap tahun ada progres nyata, baik dalam perbaikan data bansos, penerangan jalan, maupun layanan dasar lainnya. Tujuannya satu, agar masyarakat benar-benar merasakan kehadiran pemerintah,” pungkasnya.
