PANGKALPINANG, KATABABEL.COM – Wakil Wali Kota Pangkalpinang Dessy Ayutrisna menegaskan pentingnya penguatan perencanaan dan penganggaran daerah dalam Entry Meeting Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2026 serta penyampaian hasil evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Tahun 2025 bagi pemerintah daerah.
Hal tersebut disampaikannya saat mengikuti kegiatan secara virtual dari Smart Room Center, Jumat (27/2/2026), didampingi Inspektur Daerah Kota Pangkalpinang M Syahrial bersama jajaran.Dessy mengatakan kegiatan tersebut menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi sekaligus konsolidasi arah kebijakan pembangunan agar tetap selaras dengan prioritas nasional serta program strategis pemerintah pusat.
“Ini sangat penting karena ada beberapa poin yang harus menjadi fokus pemerintah daerah,” ujar Dessy.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah diminta memprioritaskan lima isu utama dalam perencanaan dan penganggaran, yakni sektor kesehatan, pengentasan kemiskinan, penanganan stunting, ketahanan pangan, serta pendidikan. Kelima sektor tersebut dinilai menjadi fondasi penting dalam meningkatkan kualitas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, penguatan akuntabilitas juga menjadi perhatian serius pemerintah daerah, terutama untuk mencegah potensi pelanggaran pada tahun anggaran 2026.
“Perencanaan, penganggaran hingga pengawasan harus semakin akuntabel. Output yang dihasilkan harus benar-benar dirasakan masyarakat dan selaras dengan Astacita Presiden serta prioritas nasional,” katanya.
Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2025, tingkat maturitas tata kelola SPIP Pemerintah Kota Pangkalpinang masih berada pada level dua. Level tersebut menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern telah berjalan dan terdokumentasi, namun masih memerlukan penguatan agar lebih efektif dan terintegrasi.
Dessy menambahkan, setelah pelaksanaan entry meeting, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan seluruh perangkat daerah untuk menindaklanjuti berbagai arahan yang telah disampaikan.
Melalui evaluasi tersebut, ia berharap kualitas tata kelola Pemerintah Kota Pangkalpinang semakin baik, transparan, dan akuntabel sehingga mampu mendukung pencapaian target pembangunan daerah yang sejalan dengan agenda prioritas nasional pada tahun 2026.
“Kita akan komunikasikan kepada OPD terkait agar perencanaan, penganggaran serta pengawasan melalui Inspektorat berjalan sesuai arahan pemerintah pusat,” ujarnya.
Sementara itu, Inspektur Daerah Kota Pangkalpinang, M Syahrial, menyampaikan pihaknya akan fokus memperbaiki tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi tahun 2025 sebagai langkah persiapan menghadapi tahun 2026.
“Ke depan, kami akan memperbaiki tindak lanjut yang telah disampaikan dalam evaluasi tahun 2025. Jika saat ini masih berada di level dua, maka kami akan berupaya meningkatkan sesuai dengan standar dan alat ukur yang telah dijabarkan,” ungkapnya.
Syahrial juga menekankan pentingnya kejelasan regulasi serta instrumen penilaian yang terstandar agar pemerintah daerah memiliki pedoman yang jelas dalam meningkatkan maturitas SPIP.
“Penilaian itu harus jelas parameternya. Ada role, ada tool, ada alat ukur yang terstandar. Dengan begitu, kami bisa melakukan perbaikan secara terarah dan sistematis,” pungkasnya.
