Jangan Keliru! DPPPAKB Pangkalpinang Ungkap Beda Anak Berisiko Stunting dan Stunting

PANGKALPINANG, KATABABEL.COM – Persoalan stunting di Kota Pangkalpinang tidak bisa hanya dilihat dari angka. Ada perbedaan mendasar antara anak yang sudah mengalami stunting dengan anak yang baru masuk kategori berisiko stunting.

Hal itu ditegaskan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DPPPAKB) Kota Pangkalpinang, Dr. Erwandy, S.E., M.M., saat memberikan keterangan di Aston Edimary, Pangkalpinang, Rabu (7/10/2026).

Erwandy menegaskan, masyarakat perlu memahami bahwa data anak berisiko stunting yang menjadi bagian dari intervensi DPPPAKB tidak serta-merta dapat disebut sebagai kasus stunting.

“Kalau kami itu anak risiko stunting. Anak risiko stunting dengan stunting berbeda. Risiko stunting berarti dia belum masuk stunting, tetapi karena berbagai faktor dan kriteria tertentu, dia dianggap berisiko,” kata Erwandy.

Pernyataan tersebut sekaligus meluruskan pemahaman mengenai data yang digunakan dalam upaya intervensi di lapangan.

Menurut Erwandy, data yang berkaitan dengan kondisi kesehatan dan penetapan kasus stunting secara medis berada pada Dinas Kesehatan. Sementara DPPPAKB lebih berperan dalam melakukan intervensi terhadap keluarga dan anak yang memiliki faktor risiko.

“Data yang lebih valid ada di Dinas Kesehatan. Kami sifatnya melakukan intervensi, terutama sosialisasi mengenai stunting melalui kader dan Tim Pendamping Keluarga,” ujarnya.

Erwandy menilai persoalan stunting tidak bisa dilepaskan dari berbagai faktor yang terjadi di lingkungan keluarga.

Kondisi ekonomi, pemenuhan gizi, pola pengasuhan hingga faktor kesehatan dapat menjadi bagian dari persoalan yang membuat seorang anak masuk dalam kategori berisiko.

Karena itu, upaya pencegahan tidak cukup hanya mengandalkan penanganan ketika anak sudah mengalami masalah pertumbuhan.

DPPPAKB bersama kader di tingkat kelurahan dan Tim Pendamping Keluarga (TPK) terus melakukan sosialisasi, pendampingan serta pemantauan terhadap keluarga yang memiliki faktor risiko.

“Banyak faktor yang memengaruhi. Kalau faktor kesehatan, tentu teman-teman di Dinas Kesehatan yang lebih mengetahui. Tetapi masalah ekonomi dan gizi juga bisa menjadi faktor,” katanya.

Selain pendampingan, DPPPAKB Kota Pangkalpinang juga membuka peluang untuk memperkuat intervensi melalui bantuan bagi keluarga yang memiliki anak berisiko stunting.

Namun, program tersebut tetap bergantung pada kemampuan anggaran Pemerintah Kota Pangkalpinang.

“Kalau anggaran Pemkot sudah memungkinkan, Insyaallah kita juga akan berikhtiar untuk ikut melakukan intervensi dalam bentuk bantuan,” kata Erwandy.

Ia menjelaskan, untuk kebutuhan yang bersifat medis seperti pengobatan serta intervensi kesehatan dan pemenuhan kebutuhan gizi yang menjadi ranah kesehatan, pihaknya berharap dukungan dari Dinas Kesehatan.

Dengan demikian, penanganan stunting membutuhkan kerja bersama lintas sektor, bukan hanya satu organisasi perangkat daerah.

Di sisi lain, Erwandy menekankan pentingnya peran orang tua dalam mencegah anak masuk dalam kondisi stunting maupun berisiko stunting.

Menurutnya, pemerintah dapat memberikan intervensi dan pendampingan, tetapi keberhasilan upaya tersebut tetap membutuhkan keterlibatan keluarga.

Pendampingan yang dilakukan kader dan TPK diharapkan mampu membantu keluarga memahami faktor risiko sejak dini sehingga langkah pencegahan dapat dilakukan sebelum kondisi anak berkembang menjadi persoalan kesehatan yang lebih serius.

“Untuk masalah teknis kesehatan dan data kesehatan tetap berada di ranah kesehatan,” pungkasnya.

Dengan pendekatan tersebut, Pemkot Pangkalpinang mendorong agar penanganan stunting dilakukan secara lebih terukur: data kesehatan ditangani berdasarkan indikator medis, sementara pencegahan dan penguatan keluarga dilakukan sejak anak masih berada pada tahap risiko.(San)