PANGKALPINANG, KATABABEL.COM – Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari Fraksi PKS, Sadiri, menyerap aspirasi guru dan pelajar dalam kegiatan reses gabungan bersama tujuh anggota DPRD Kepulauan Bangka Belitung Dapil Kota Pangkalpinanh dalam masa sidang III tahun sidang II 2026 di SMK Negeri 2 Kota Pangkalpinang, Sabtu (12/9/2026).
Reses tersebut terasa istimewa bagi Sadiri karena SMKN 2 Pangkalpinang merupakan almamaternya. Ia kembali ke sekolah tempat dirinya pernah menempuh pendidikan untuk mendengar langsung berbagai persoalan dan aspirasi yang dihadapi dunia pendidikan saat ini.
Salah satu hal yang menjadi perhatian Sadiri adalah persoalan beasiswa. Ia mendorong agar pemberian beasiswa dilakukan secara adil dan memiliki indikator yang jelas, khususnya dengan mempertimbangkan prestasi dan kemampuan akademik penerima.
Menurutnya, siswa maupun mahasiswa yang memiliki prestasi dan kemampuan akademik baik patut mendapatkan dukungan agar dapat terus mengembangkan potensinya.
“Yang pintar kita bantu, bukan yang ada ordal,” kata Sadiri.
Ia menilai prinsip keadilan dalam pendidikan bukan semata-mata melihat latar belakang ekonomi, tetapi juga memberikan ruang bagi mereka yang memiliki kemampuan dan prestasi untuk terus berkembang.
“Kalau bicara keadilan, saya rasa kepintaran mereka juga harus menjadi salah satu ukuran. Mereka yang punya nilai tinggi harus kita beri motivasi dan dukungan agar bisa menjadi lebih baik,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Sadiri juga menyoroti persoalan perubahan data desil yang menjadi salah satu dasar dalam penentuan penerima sejumlah program bantuan pemerintah.
Ia mengaku masih menemukan sejumlah data yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi riil masyarakat di lapangan. Bahkan, menurutnya, terdapat masyarakat yang secara kondisi semestinya membutuhkan bantuan, namun justru masuk dalam kategori yang tidak mendapatkan bantuan.
“Desil ini masih menjadi persoalan. Kami juga menemukan di lapangan, misalnya janda tua, tetapi desilnya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Ini menjadi sesuatu yang aneh bagi kami,” ungkapnya.
Sadiri menilai persoalan tersebut harus menjadi bahan evaluasi pemerintah terkait. Menurut dia, verifikasi dan validasi data perlu dilakukan secara faktual hingga tingkat paling bawah.
“Namanya juga manusia, bisa saja terjadi kekhilafan atau kesalahan. Karena itu, kami meminta pemerintah terkait mengevaluasi kembali temuan-temuan yang tidak wajar,” katanya.
Ia mendorong agar proses evaluasi tidak hanya dilakukan di tingkat atas, tetapi sampai ke lingkungan RT dan RW agar data penerima bantuan benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat.
“Seharusnya evaluasi dilakukan sampai ke tingkat bawah, bahkan RT dan RW. Verifikasi faktual langsung penting supaya kita mengetahui keadaan masyarakat sebenarnya,” ujar Sadiri.
Menurutnya, langkah tersebut diperlukan agar bantuan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang berhak dan membutuhkan.
Selain persoalan beasiswa dan data bantuan, Sadiri juga menyambut baik program literasi keuangan bagi pelajar, terutama mereka yang memasuki usia 17 tahun.
Menurutnya, pemahaman mengenai pengelolaan keuangan perlu diberikan sejak dini agar generasi muda mampu mempersiapkan kebutuhan finansial untuk masa depan.
“Bagi kami, ini sangat baik. Bagaimanapun, kebutuhan biaya ke depan sangat besar. Kita jangan terlalu mengharapkan semuanya dari pemerintah,” katanya.
Ia menilai kebiasaan menabung dan kemampuan mengelola keuangan dapat menjadi bekal penting bagi pelajar, termasuk dalam mempersiapkan kebutuhan pendidikan di masa mendatang.
“Tabungan ini menjadi dukungan cadangan untuk pembiayaan pendidikan masing-masing individu. Saya mendukung, bahkan menurut saya ini bukan sekadar wajib, tetapi sebuah keharusan,” tegas Sadiri.
Sadiri berharap aspirasi yang disampaikan dalam reses tersebut dapat menjadi bahan bagi DPRD dan pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran, terutama di sektor pendidikan dan perlindungan sosial.(San)
