banner 728x90
DPRD Prov Babel

Ikuti Retreat Nasional KPPD 2026, Beliadi Perkuat Kapasitas Kepemimpinan DPRD Babel

45
×

Ikuti Retreat Nasional KPPD 2026, Beliadi Perkuat Kapasitas Kepemimpinan DPRD Babel

Sebarkan artikel ini
Foto:ist

MAGELANG , KATABABEL.COM – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Beliadi, mewakili Ketua DPRD mengikuti retreat nasional melalui program Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia di Akademi Militer Magelang pada 15–19 April 2026.

Kegiatan berskala nasional ini diikuti para Ketua DPRD dari seluruh Indonesia sebagai bagian dari upaya strategis dalam memperkuat kapasitas kepemimpinan daerah di tengah dinamika pemerintahan yang terus berkembang.

Dalam konteks pembangunan nasional yang semakin kompleks, peran pimpinan DPRD dinilai sangat penting, tidak hanya sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga sebagai pengawas jalannya pemerintahan daerah.

Program KPPD yang digagas Lemhannas RI ini dirancang sebagai wadah pembekalan sekaligus penguatan wawasan kebangsaan bagi para pimpinan daerah.

Selain itu, kegiatan ini juga menjadi ruang strategis untuk menyamakan persepsi antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga arah pembangunan dapat berjalan lebih sinkron, terukur, dan berkelanjutan.

Beliadi mengungkapkan bahwa keikutsertaannya dalam kegiatan retreat tersebut memberikan banyak manfaat dan wawasan baru yang sangat relevan dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pimpinan DPRD.

Ia menilai materi yang diberikan tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga aplikatif dalam menghadapi tantangan nyata di daerah.

“Banyak hal strategis yang kami dapatkan, terutama terkait kepemimpinan, wawasan kebangsaan, dan pentingnya memperkuat sinergi antara pusat dan daerah. Ini menjadi bekal penting bagi kami di DPRD agar lebih adaptif dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran,” ujar Beliadi.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penguatan kapasitas kepemimpinan merupakan faktor kunci dalam menghadirkan kebijakan publik yang tepat sasaran.

Menurutnya, DPRD harus mampu membaca kebutuhan masyarakat secara cermat serta merespons berbagai persoalan daerah dengan kebijakan yang efektif dan solutif.

Di tengah tantangan pembangunan yang semakin dinamis, Beliadi menilai pimpinan daerah dituntut tidak hanya memahami regulasi yang ada, tetapi juga memiliki kemampuan dalam mengambil keputusan strategis secara cepat dan tepat. Hal ini penting agar setiap kebijakan yang diambil benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Kami ingin ilmu yang diperoleh dari kegiatan ini tidak berhenti sebagai pengetahuan saja, tetapi benar-benar diimplementasikan. Harapannya, kebijakan yang dihasilkan DPRD ke depan semakin efektif, responsif, dan berdampak langsung bagi masyarakat Bangka Belitung,” tambahnya.

Selain pembekalan materi, retreat nasional ini juga menjadi ajang memperkuat jejaring antar pimpinan daerah dari berbagai provinsi di Indonesia. Interaksi dan diskusi yang berlangsung selama kegiatan membuka peluang untuk saling bertukar pengalaman, berbagi praktik terbaik (best practices), serta menggali berbagai inovasi kebijakan yang telah diterapkan di daerah lain.

Melalui forum tersebut, para peserta juga diajak untuk membangun komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Sinergi antara pusat dan daerah pun diharapkan semakin solid dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan ke depan, termasuk isu ekonomi, sosial, hingga lingkungan.

Dengan mengikuti KPPD Tahun 2026 ini, Beliadi optimistis DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat semakin meningkatkan perannya sebagai lembaga legislatif yang progresif dan responsif. Ia berharap, hasil dari kegiatan ini dapat menjadi pijakan dalam mendorong pembangunan daerah yang selaras dengan kebijakan nasional, sekaligus mampu menjawab berbagai kebutuhan dan tantangan lokal secara lebih terukur dan berkelanjutan.

“Kami ingin DPRD Babel ke depan semakin kuat dalam menjalankan fungsi dan perannya, serta mampu menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat,” tutupnya. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *