PANGKALPINANG, KATABABEL.COM – Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, turun langsung meninjau kondisi antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Pulau Bangka, Selasa (14/7/2026), menyusul kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Peninjauan tersebut dilakukan sebagai bentuk respons cepat DPRD terhadap banyaknya laporan masyarakat terkait sulitnya memperoleh BBM, baik jenis Pertalite maupun Pertamax. Di lokasi, Didit berdialog dengan warga yang sedang mengantre sekaligus melakukan panggilan video dengan jajaran Pertamina Bangka Belitung untuk memperoleh penjelasan mengenai kondisi pasokan BBM.
Didit mengatakan, sejak malam sebelumnya hingga Selasa pagi, DPRD menerima banyak aspirasi dari masyarakat yang mengeluhkan terbatasnya ketersediaan BBM di sejumlah SPBU.
“Kami turun langsung ke lapangan untuk memastikan kondisi yang terjadi sekaligus meminta penjelasan dari pihak Pertamina. Harapan kami, persoalan ini dapat segera ditangani sehingga masyarakat tidak terus mengalami kesulitan,” ujarnya.
Dari hasil pemantauan, antrean kendaraan tampak mengular dan warga harus menunggu hingga berjam-jam untuk memperoleh BBM. Bahkan, kelangkaan tidak hanya terjadi pada BBM bersubsidi, tetapi juga mulai dirasakan pada BBM nonsubsidi.
Menurut Didit, kondisi tersebut telah berdampak terhadap aktivitas masyarakat. Sejumlah pelaku usaha, pengemudi ojek daring, hingga masyarakat yang membutuhkan kendaraan untuk aktivitas sehari-hari mengaku mengalami kesulitan akibat terbatasnya pasokan BBM.
“Dampaknya sudah dirasakan masyarakat. Ada yang tidak bisa mengantar anak ke sekolah, ada kendaraan yang mogok karena kehabisan bahan bakar. Ini tentu harus menjadi perhatian bersama agar segera ditemukan solusi,” katanya.
Menanggapi kondisi tersebut, Sales Area Manager Pertamina Patra Niaga Wilayah Bangka Belitung, Satrio Wibowo Wicaksono. Menjelaskan bahwa kelangkaan yang terjadi bukan disebabkan oleh berkurangnya stok BBM, melainkan tingginya pembelian berulang yang diduga dilakukan oleh oknum tertentu.
Menurut Pertamina, apabila dihitung berdasarkan ketersediaan saat ini, stok BBM di Bangka Belitung masih mencukupi hingga sekitar tujuh hari ke depan sehingga tidak terdapat kendala pada sisi pasokan maupun penyaluran.
“Kalau dihitung, stok BBM kita sebenarnya aman sampai tujuh hari ke depan. Tidak ada masalah pada penyaluran. Kami mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembelian berlebihan,” jelasnya.
Berdasarkan hasil pengawasan di lapangan, Pertamina juga menemukan adanya indikasi penyalahgunaan dalam proses pembelian BBM. Sejumlah kendaraan diketahui melakukan pengisian berulang dengan menggunakan QR Code ganda, bahkan ditemukan kendaraan yang menggunakan nomor polisi berbeda atau diduga tidak sesuai ketentuan.
“Kami menemukan banyak QR Code yang sama digunakan berulang, bahkan ada kendaraan memakai nomor polisi palsu. Sudah hampir 500 kendaraan yang kami blokir,” ungkapnya.
Sebagai langkah penanganan, Pertamina telah berkoordinasi dengan Polda Kepulauan Bangka Belitung untuk membantu pengamanan dan penertiban antrean di SPBU, sekaligus mencegah praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Pertamina juga memastikan tidak terdapat pengurangan alokasi BBM ke SPBU di wilayah Bangka Belitung. Adapun beberapa SPBU yang belum menerima suplai merupakan bagian dari proses evaluasi kepatuhan terhadap prosedur penyaluran.
Terkait penutupan sementara SPBU di Kecamatan Nibung, Kabupaten Bangka Barat, Pertamina menyampaikan bahwa distribusi akan kembali dilakukan setelah SPBU tersebut menyelesaikan proses perbaikan dan memenuhi standar operasional yang ditetapkan.
“Kami juga mengajak masyarakat ikut melakukan pengawasan. Jika ada penyalahgunaan atau keluhan, silakan dilaporkan,” tambahnya.
Sementara itu, DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebelumnya telah menjadwalkan pertemuan dengan pihak Pertamina untuk membahas persoalan tersebut. Meski agenda sempat mengalami penyesuaian, Didit berharap koordinasi yang dilakukan dapat mempercepat langkah penanganan sehingga distribusi BBM kembali normal.
Ia juga meminta Pertamina segera melaporkan kondisi di Bangka Belitung kepada kantor pusat agar penambahan pasokan maupun langkah percepatan distribusi dapat segera dilakukan.
Selain itu, DPRD akan membahas sejumlah langkah perbaikan bersama Pertamina, termasuk usulan pemisahan jalur antrean antara kendaraan masyarakat umum dengan kendaraan pengangkut atau penampung BBM, sehingga distribusi dapat berjalan lebih tertib, efektif, dan tepat sasaran.
Didit menegaskan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan terus mengawal penyelesaian persoalan ini hingga pasokan BBM kembali normal. Menurutnya, ketersediaan BBM memiliki peran penting dalam menjaga kelancaran aktivitas masyarakat serta mendukung stabilitas perekonomian daerah.
Ia juga mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap distribusi BBM, terutama BBM bersubsidi, agar penyalurannya benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
“Kami berharap kondisi ini segera teratasi dan pelayanan kepada masyarakat kembali berjalan normal. DPRD akan terus berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait agar kebutuhan energi masyarakat dapat terpenuhi dengan baik,” tutup Didit
