PANGKALPINANG, KATABABEL.COM – Pemerintah Kota Pangkalpinang menegaskan komitmennya menjaga stabilitas ekonomi dan sosial daerah dengan melaksanakan sejumlah langkah strategis. Hal ini menyusul keikutsertaan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara virtual, Senin (8/9/2025).
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Pangkalpinang, Juhaini, mewakili pemerintah kota dalam kegiatan tersebut. Rakornas juga membahas evaluasi program nasional 3 Juta Rumah serta upaya pengentasan dan penghapusan kemiskinan. Rapat diikuti dari Ruang Rapat Sekda Lantai 1 Kantor Wali Kota Pangkalpinang melalui Zoom Meeting.
Dalam keterangannya, Juhaini menyampaikan, kondisi inflasi secara nasional tercatat 2,3% secara Year on Year (YoY), sementara Month to Month (MtM) mengalami kontraksi 0,08%.
“Untuk Pangkalpinang, inflasi YoY berada di angka 1,34%, dan MtM terkoreksi minus 0,49%. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau masih menjadi penyumbang utama inflasi, khususnya bawang merah, beras, serta emas dan perhiasan,” jelasnya.
Terkait dinamika sosial politik, Juhaini menanggapi arahan Menteri Dalam Negeri mengenai maraknya penyampaian pendapat di ruang publik.
“Tercatat ada 144 kabupaten/kota dan 35 provinsi yang mengalami aksi penyampaian pendapat. Dari jumlah itu, 42 daerah terjadi aksi anarkis, sementara sisanya berlangsung aman dan kondusif,” ujarnya.
Menindaklanjuti arahan pemerintah pusat, Pemkot Pangkalpinang telah merealisasikan enam langkah strategis, yakni:
- Menggelar Rapat Koordinasi Tim Pokja Pengendalian Inflasi Daerah.
- Melakukan pertemuan dengan tokoh masyarakat guna membangun komunikasi yang harmonis.
- Melaksanakan apel kebangsaan dan doa bersama.
- Menyelenggarakan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang dijalankan Dinas Pangan dan Pertanian serta dilanjutkan ke seluruh kecamatan.
- Menyalurkan bantuan sosial bagi masyarakat terdampak.
- Mengaktifkan kembali Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) melalui surat edaran kepada camat, RT, dan RW.
“Alhamdulillah, seluruh langkah tersebut telah kami realisasikan. Harapannya, ini bisa menjaga stabilitas sosial dan ekonomi di Pangkalpinang,” ucap Juhaini.
Terkait program nasional 3 Juta Rumah, ia menyebut Pemkot Pangkalpinang telah menindaklanjutinya melalui Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2024.
“Implementasinya memang memerlukan koordinasi teknis lebih lanjut dengan Kementerian PUPR. Namun, secara prinsip kami mendukung penuh program ini dan akan terus mendorong pelaksanaannya di lapangan,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Juhaini menegaskan bahwa Pemkot Pangkalpinang akan terus menjaga stabilitas harga, memperkuat perlindungan sosial, serta memastikan dukungan terhadap program-program prioritas nasional.
