PANGKALPINANG, KATABABEL.COM – Evaluasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) triwulan pertama tahun 2026 berlangsung alot. Wali Kota Pangkalpinang menegaskan pentingnya percepatan kinerja sekaligus mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa membebani masyarakat dengan kenaikan tarif.
Dalam keterangannya usai rapat evaluasi, Wali Kota menyampaikan bahwa evaluasi rutin dilakukan setiap bulan guna memastikan capaian kinerja OPD, baik dari sisi kegiatan, keuangan, maupun realisasi fisik.
“Evaluasi ini penting supaya kita tahu sejauh mana realisasi kegiatan berjalan. Kita melihat dari Januari sampai Maret, dan memang ada beberapa OPD yang belum mencapai target,” ujarnya.
Menurutnya, sejumlah kendala masih ditemukan, mulai dari faktor eksternal seperti banyaknya hari libur selama Ramadan dan Idulfitri, hingga persoalan internal seperti administrasi pelaporan yang belum lengkap.
“Kadang masalahnya sederhana, seperti kurang bukti atau evidence dalam pelaporan. Ada juga kendala dalam proses penagihan yang belum maksimal. Ini yang kita bedah secara teknis, tidak bisa hanya bicara global,” jelasnya.
Selain itu, Wali Kota juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik. Ia meminta seluruh OPD untuk lebih terbuka dan membangun hubungan yang inklusif dengan masyarakat.
“Pemerintahan hari ini harus inklusif, bukan eksklusif. Kita tidak bisa berhadap-hadapan dengan masyarakat, tapi harus bersama-sama membangun daerah,” tegasnya.
Terkait strategi peningkatan PAD, Wali Kota memastikan tidak akan ada kenaikan tarif pajak maupun retribusi. Kebijakan yang diambil adalah optimalisasi potensi yang sudah ada, dengan menekankan prinsip keadilan.
“Kita tidak menaikkan tarif. Tapi yang kita lakukan adalah memastikan semua masyarakat yang wajib bayar itu membayar. Jangan sampai ada yang bayar, ada yang tidak. Itu tidak adil,” katanya.
Salah satu fokus utama adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Saat ini, baru sekitar 50 persen masyarakat yang memiliki PBB, sementara sisanya belum terdata.
“Masih ada sekitar 50 persen masyarakat yang belum punya PBB. Ini bukan tidak ditagih, tapi memang belum terdaftar. Ini yang kita kejar,” ungkapnya.
Pemerintah kota, lanjutnya, akan mendorong masyarakat untuk memiliki dasar kepemilikan tanah melalui program sertifikasi, sehingga dapat diterbitkan PBB sekaligus memberikan kepastian hukum.
“Kita bantu masyarakat agar punya alas hak, apakah melalui sertifikat atau lainnya. Kalau sudah ada, baru bisa diterbitkan PBB,” jelasnya.
Selain PBB, sektor pajak reklame juga menjadi sorotan. Wali Kota menyebut masih banyak reklame yang belum mengantongi izin resmi, bahkan diperkirakan mencapai puluhan titik.
“Ada sekitar 80 reklame besar yang izinnya belum selesai. Ini harus ditertibkan. Tidak boleh ada yang bayar pajak dan ada yang tidak,” tegasnya.
Sementara itu, dari sisi keuangan daerah, kondisi Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat hingga saat ini masih belum terealisasi.
“TKD masih sama seperti awal tahun, belum ada transfer dari pusat. Jadi kita masih bertahan dengan kondisi yang ada,” katanya.
Melalui evaluasi ini, Wali Kota berharap seluruh OPD dapat meningkatkan kinerja secara maksimal, mempercepat realisasi program, serta memastikan pelayanan kepada masyarakat semakin baik dan merata.
“Yang sudah baik kita dorong lebih kencang, yang belum kita percepat. Intinya, semua harus bergerak demi kepentingan masyarakat,” tutupnya.
