PANGKALPINANG, KATABABEL.COM – Penjabat (Pj) Wali Kota Pangkalpinang, melalui Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Juhaini, menghadiri rapat koordinasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kegiatan ini dilanjutkan dengan penandatanganan nota kesepahaman terkait sinergi tugas dan fungsi di bidang agraria/pertanahan, pemerintahan dalam negeri, kehutanan, transmigrasi, informasi geospasial, serta implementasi pembangunan tiga juta rumah oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Rapat ini berlangsung secara virtual melalui Zoom Meeting pada Senin, 17 Maret 2025.
Bertempat di Ruang Smart Room Center (SRC) Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Juhaini menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat mengenai sinergi di bidang pertanahan.
“Kami sudah menyampaikan potensi permasalahan tata ruang di Kota Pangkalpinang ke Kementerian Agraria. Selain itu, dalam hal kepengurusan kesehatan, pelayanan di puskesmas sudah berjalan dengan baik. Sedangkan terkait kebijakan pembangunan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah, kami masih berkoordinasi dengan pemerintah pusat mengenai petunjuk teknisnya,” ujar Juhaini.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kebijakan pusat terkait penghilangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk rumah subsidi harus didukung penuh.
“Kami terus berkomunikasi dengan pemerintah pusat agar kebijakan ini dapat segera diimplementasikan demi kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Rapat koordinasi ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pusat dalam berbagai sektor, khususnya dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Kota Pangkalpinang.(Red)
