PANGKALPINANG – Setelah melakukan soft launching pada 17 September 2024 lalu, Pj Wali Kota Pangkalpinang, Budi Utama kembali melakukan grand launching Mal Pelayanan Publik (MPP) ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pemotongan tumpeng bertempat di Destar Point Kota Pangkalpinang, Senin (6/1/2025).
Budi mengungkapkan bahwa mal pelayanan publik ini menjadi upaya pemerintah kota dalam meningkatkan kualitas dan transparansi pelayanan, serta lebih mendekekatkan diri dengan masyarakat.
“Seluruh pelayanan yang di kantor kami arahkan ke sini seperti itu. Dan semoga kami pelan-pelan 2026 untuk melengkapi kekurangan-kekurangan dari mal kanan publik ini, ” jelasnya.
Diketahui bahwa saat ini terdapat 18 unit layanan telah terintegrasi pada MPP yang siap memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
Selain itu, kehadiran MPP ini diharapkan dapat meningkatkan penilaian reformasi birokrasi dan pelayanan publik hingga mampu menghidupkan kembali destar poin sebagai sentral kuliner yang mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi ke depan.
“Dan tinggal saya pikirkan yang di sebelah itu Pujasera yang masih kosong. Nah ini yang harus kita sosialisasi kembali bahwa kita punya ruang kosong untuk masyarakat kita, pusat jajanan lah bisa seperti itu. Jadi mohon doa destar point ini akan membaik di 2025, mudah-mudahan ekonomi kita bisa tumbuh seperti itu, ” ucapnya.
Sementara Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pangkalpinang, Endang Supriadi mengatakan kehadiran MPP ditujukan agar pelayanan dapat lebih baik dan terpusat sehingga penyelenggaraan bisa terkonsentrasi di satu tempat.
Terkait jadwal layanan, Endang mengungkapkan bahwa masih dalam tahap kesepakatan yang nantinya akan disesuaikan dengan waktu pelayanan masing-masing mitra yang terlibat dalam MPP.
“Karena mungkin ada beberapa mitra yang tidak bisa memberikan layanan setiap hari, ” ucapnya.
Endang menambahkan bahwa tidak menutup kemungkinan jika ke depan akan ada lebih banyak mitra yang akan bergabung dan terintegrasi dengan MPP.
“Harapan kami dari pihak kepolisian, pengadilan, dan juga dari kejaksaan, ” tutur Endang.
Adapun saat ini beberapa unit layanan yang telah terintegrasi pada MPP yakni pelayanan oleh Badan Keuangan Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Bank Sumsel Babel, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, Samsat Kota Pangkalpinang, Badan Narkotika Nasional, ATR/BPN Badan Pusat Statistik, Perumda Tirtapinang, hingga Kementerian Agama.(*)
