PANGKALPINANG, KATABABEL.COM – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menegaskan komitmennya untuk mengawal stabilitas harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit serta memperjuangkan kepentingan petani di tengah kondisi anjloknya harga sawit yang berdampak langsung terhadap perekonomian masyarakat desa.
Komitmen tersebut mengemuka dalam audiensi antara DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Babel yang berlangsung di Ruang Badan Musyawarah DPRD Babel, Selasa (2/6/2026).
Ketua DPRD Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, mengatakan pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah langkah strategis yang akan segera ditindaklanjuti guna memberikan kepastian dan perlindungan bagi para petani sawit.
Menurut Didit, DPRD Babel mengacu pada hasil rapat yang digelar di Kementerian Pertanian pada 29 Mei 2026 yang dipimpin Wakil Menteri Pertanian. Salah satu poin penting dalam rapat tersebut adalah meminta perusahaan pabrik kelapa sawit (PKS) untuk kembali membeli TBS sesuai kesepakatan yang telah ditetapkan bersama pemerintah daerah.
“DPRD mengacu kepada kesimpulan rapat di Kementerian Pertanian yang dipimpin Bapak Wakil Menteri tanggal 29 Mei 2026. Kami meminta pabrik-pabrik PKS membeli sawit berdasarkan hasil kesepakatan rapat bersama Dinas Pertanian dan Perkebunan pada 7 Mei 2026 yang juga telah disampaikan oleh Gubernur,” ujar Didit.
Ia menjelaskan, langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan pemerintah pusat agar pemerintah daerah dapat menjalankan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian terkait tata niaga dan penetapan harga TBS kelapa sawit.
Selain persoalan harga, DPRD Babel juga menerima berbagai aspirasi masyarakat terkait dugaan praktik permainan timbangan yang dinilai merugikan petani. Aspirasi tersebut akan menjadi perhatian serius dan segera ditindaklanjuti bersama pihak terkait.
“Alhamdulillah, aspirasi yang disampaikan masyarakat terkait persoalan timbangan akan ditindaklanjuti. Kami ingin memastikan tata niaga sawit berjalan secara adil dan transparan,” katanya.
Dalam audiensi tersebut, Satgas Pangan dan aparat penegak hukum turut hadir untuk mendengarkan berbagai masukan dari masyarakat. DPRD Babel berharap pengawasan terhadap mekanisme penetapan harga maupun pelaksanaan transaksi di lapangan dapat berjalan optimal sehingga memberikan rasa keadilan bagi petani.
Didit menambahkan, para petani juga menyampaikan keluhan terkait tingginya biaya produksi, terutama harga pupuk yang terus meningkat. Kondisi tersebut semakin memberatkan petani di tengah penurunan harga sawit yang cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir.
Menurutnya, kestabilan harga sawit sangat penting bagi keberlangsungan ekonomi masyarakat Bangka Belitung. Sebab, sektor perkebunan sawit merupakan salah satu penggerak utama perekonomian di berbagai wilayah pedesaan.
“Ketika harga sawit turun, dampaknya sangat luas. Daya beli masyarakat menurun, aktivitas UMKM melemah, pasar menjadi sepi, dan berpengaruh terhadap perputaran ekonomi masyarakat secara keseluruhan,” ungkapnya.
Untuk itu, DPRD Babel berencana melakukan koordinasi lanjutan dengan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian guna memastikan berbagai kebijakan yang telah disepakati dapat berjalan efektif serta memberikan kepastian bagi petani sawit di daerah.
Pada kesempatan tersebut, Didit juga menyampaikan apresiasi kepada APDESI, para kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta berbagai organisasi yang selama ini aktif menyuarakan aspirasi masyarakat terkait persoalan harga sawit.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada para kepala desa, BPD, dan seluruh pihak yang telah menunjukkan kepedulian terhadap kondisi masyarakat. Sinergi ini penting untuk bersama-sama memperjuangkan kesejahteraan petani dan menjaga stabilitas ekonomi daerah,” ujarnya.
DPRD Babel berharap berbagai langkah yang dilakukan dapat mendorong terciptanya tata niaga sawit yang lebih baik, harga yang lebih stabil, serta memberikan kepastian usaha bagi petani. Dengan demikian, sektor perkebunan sawit dapat terus menjadi penopang ekonomi masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
