PANGKALPINANG, KATABABEL.COM – Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dody Kusdian, menggelar kegiatan reses Masa Sidang II Tahun 2026 di Aula Pondok Pesantren Ad-Dhuha, Kota Pangkalpinang, Sabtu (16/5/2026). Kegiatan tersebut dihadiri para Ketua RT dari berbagai kelurahan se-Kota Pangkalpinang, tokoh masyarakat, serta undangan lainnya.
Sebagai Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sekaligus politisi Partai Keadilan Sejahtera, Dody Kusdian memanfaatkan momentum reses untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus memberikan gambaran mengenai kondisi keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang saat ini sedang mengalami tekanan cukup berat.
Dalam sambutannya, Dody mengawali dengan ucapan syukur atas kesempatan untuk kembali bersilaturahmi dengan masyarakat.
“Alhamdulillah, kita dapat berkumpul pada siang hari ini dalam rangka reses. Kegiatan ini menjadi kesempatan bagi saya untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat sekaligus menyampaikan kondisi yang sebenarnya sedang dihadapi pemerintah daerah,” ujarnya.
Dody menjelaskan bahwa Bangka Belitung sejatinya merupakan daerah yang memiliki sumber daya alam yang sangat besar, terutama dari sektor pertambangan timah.
Menurutnya, jika pengelolaan dilakukan secara optimal dan kebocoran pendapatan dapat diminimalisir, maka daerah ini seharusnya memiliki kemampuan fiskal yang jauh lebih kuat.
Ia mencontohkan, dari sektor pertambangan timah terdapat skema royalti sebesar 3 hingga 6 persen yang semestinya memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah.
“Kalau hanya dengan royalti 3 persen saja, kita sebenarnya bisa memperoleh sekitar Rp1,1 triliun. Namun kenyataannya, jumlah yang diterima daerah tidak sebesar potensi yang ada,” jelasnya.
Dody menilai, persoalan utama terletak pada belum maksimalnya tata kelola sektor pertambangan serta adanya kebocoran pendapatan yang berdampak langsung terhadap kemampuan fiskal pemerintah daerah.
Ia bahkan menyebutkan, berdasarkan diskusi dengan berbagai pihak, kebocoran pendapatan dari sektor pertambangan dapat mencapai angka yang sangat besar.
“Artinya kita ini daerah kaya, tetapi masih menghadapi banyak keterbatasan. Potensi besar yang kita miliki belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” katanya.
Menurut Dody, apabila potensi pendapatan daerah dikelola dengan baik, APBD Provinsi Bangka Belitung seharusnya dapat meningkat secara signifikan.
“Kalau APBD kita bisa mencapai Rp3 triliun secara stabil, itu saja sudah membuat pemerintah lebih leluasa menjalankan pembangunan. Ruang fiskal kita akan jauh lebih sehat,” ungkapnya.
Dengan APBD yang lebih kuat, pemerintah daerah akan memiliki kemampuan lebih besar untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan UMKM, koperasi, hingga program sosial bagi masyarakat.
Selain persoalan pendapatan, Dody juga menyoroti tingginya porsi belanja pegawai yang saat ini hampir mencapai 50 persen dari total anggaran.
Padahal, sesuai kebijakan pemerintah pusat, porsi belanja pegawai ditargetkan turun menjadi 30 persen pada tahun 2027.
“Ini tantangan besar. Untuk menurunkan belanja pegawai tentu tidak mudah. Salah satu caranya adalah menunggu pegawai yang memasuki masa pensiun,” ujarnya.
Kondisi tersebut, menurut Dody, membuat ruang fiskal untuk membiayai pembangunan menjadi semakin terbatas.
Dalam dialog bersama para Ketua RT dan masyarakat, Dody menegaskan bahwa tujuan utama reses adalah menampung aspirasi yang akan diperjuangkan melalui mekanisme penganggaran di DPRD.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa tidak semua usulan dapat langsung direalisasikan mengingat keterbatasan keuangan daerah.
“Saya tidak berani menjanjikan semua usulan bisa terealisasi. Tetapi dari setiap aspirasi yang masuk, minimal ada beberapa yang akan kita perjuangkan dan advokasi agar dapat diakomodasi,” tegasnya.
Ia meminta masyarakat untuk memahami situasi keuangan daerah yang sedang tidak normal, sehingga pelaksanaan pembangunan harus dilakukan secara bertahap dan berdasarkan skala prioritas.
Dody juga menyoroti tantangan ekonomi yang dihadapi masyarakat, terutama potensi kenaikan harga bahan pokok menjelang Idul Adha.
Menurutnya, sebagai provinsi kepulauan yang sebagian besar kebutuhan pokoknya didatangkan dari luar daerah, Bangka Belitung sangat rentan terhadap kenaikan biaya transportasi dan distribusi.
“Kalau harga bahan bakar dan biaya transportasi naik, maka harga kebutuhan pokok juga ikut naik. Ini menjadi tantangan bagi kita semua,” katanya.
Ia mengimbau masyarakat agar lebih selektif dan bijak dalam mengelola pengeluaran rumah tangga di tengah situasi ekonomi yang belum stabil.
Menutup kegiatan reses, Dody Kusdian menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan kepentingan masyarakat Bangka Belitung, khususnya di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, koperasi, dan pemberdayaan masyarakat.
Ia berharap sinergi antara masyarakat, DPRD, dan pemerintah dapat terus terjalin sehingga berbagai tantangan yang dihadapi daerah dapat diatasi secara bertahap.
“Insya Allah, setiap aspirasi yang disampaikan akan kami perjuangkan semaksimal mungkin. Semoga kondisi keuangan daerah segera membaik dan pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh masyarakat,” tutupnya.
