PANGKALPINANG, KATABABEL.COM – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Bangka Belitung (BEM UBB) menggelar aksi demonstrasi di Kantor DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rabu (6/5/2026).
Aksi yang bertepatan dengan momentum peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) ini disambut langsung oleh Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya bersama Gubernur Babel Hidayat Arsani dan sejumlah anggota dewan.Sebelum aksi berlangsung, pada pukul 14.33 WIB dilakukan monitoring keberangkatan massa di lingkungan Universitas Bangka Belitung, Balun Ijuk, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka.
Sekitar 250 mahasiswa bergerak menuju Kantor DPRD Babel secara konvoi menggunakan kendaraan roda dua dan roda empat, dengan pengawalan Satlantas Polres Bangka. Situasi selama perjalanan terpantau aman dan kondusif.
Setibanya di lokasi, mahasiswa menyampaikan berbagai aspirasi yang mewakili kepentingan rakyat, mulai dari buruh, perempuan, petani, hingga sektor pendidikan dan ketenagakerjaan. Orasi disampaikan secara bergantian oleh perwakilan lintas fakultas, menegaskan bahwa DPRD tidak hanya diminta mendengar, tetapi juga memperjuangkan secara nyata setiap tuntutan.
Dalam aksinya, Keluarga Mahasiswa Universitas Bangka Belitung (KM UBB) menyampaikan sejumlah poin tuntutan, di antaranya mendesak pengawasan ketat terhadap pelanggaran ketenagakerjaan seperti upah di bawah standar dan pelanggaran hak normatif, pengakuan pekerja informal dalam sistem perlindungan sosial, hingga penyediaan jaminan sosial bagi tenaga kerja sektor informal.
Mahasiswa juga menuntut regulasi daerah yang mewajibkan perusahaan menyerap tenaga kerja lokal, penetapan gaji guru minimal setara UMR, serta penghapusan status kerja tidak layak seperti honorer jangka panjang. Selain itu, mereka mendesak diversifikasi ekonomi, kajian dampak Undang-Undang Cipta Kerja, keterbukaan anggaran, serta reorientasi 15–20 persen anggaran pendidikan untuk peningkatan kualitas SDM.
Sorotan tajam juga diarahkan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang diminta untuk dievaluasi agar tidak mengganggu alokasi anggaran pendidikan.
Tak kalah penting, mahasiswa menuntut penghapusan sistem outsourcing yang dinilai eksploitatif.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya menyampaikan komitmennya untuk menindaklanjuti aspirasi mahasiswa bersama pemerintah daerah. Dalam pernyataannya di hadapan massa aksi, ia menyebutkan bahwa sejumlah kebijakan yang berpihak pada masyarakat sebenarnya telah mulai dijalankan.
“Mohon maaf, semenjak Pak Dayat menjadi Gubernur, paling kecil gaji honor sudah mencapai Rp2.900.000 atau setara UMR di Bangka Belitung. Selain itu, sebanyak 330 guru telah menerima subsidi tambahan di luar gaji sebesar Rp2.400.000,” ungkap Didit.
Ia juga menambahkan bahwa sejak Januari 2026, Pemerintah Provinsi Babel telah menghapus biaya SPP untuk SMA, sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan akses pendidikan. Tidak hanya itu, pemerintah juga telah menganggarkan beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu, baik yang kuliah di dalam maupun luar daerah, termasuk program khusus bagi mahasiswa berprestasi.
Dalam sektor ketenagakerjaan, Didit menegaskan bahwa pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja untuk menindaklanjuti berbagai persoalan buruh. Ia bahkan meminta agar perusahaan-perusahaan segera dipanggil untuk membahas persoalan jam kerja dan perlindungan tenaga kerja.
“Besok pagi kami minta Dinas Tenaga Kerja memanggil perusahaan terkait, termasuk yang karyawannya meninggal dunia. Semua perusahaan juga akan kita panggil untuk membahas jam kerja buruh. Ini harus ditindaklanjuti,” tegasnya.
Lebih lanjut, Didit juga mengungkapkan bahwa Gubernur Babel telah menghibahkan lahan seluas 2,6 hektare untuk pengembangan Universitas Bangka Belitung. Sementara itu, terkait jaminan sosial tenaga kerja, ia menyebut program tersebut sudah mulai berjalan dan akan terus diperkuat.
Menanggapi tuntutan evaluasi program MBG, Didit menjelaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan program pemerintah pusat. Meski demikian, DPRD Babel bersama pemerintah daerah akan menyampaikan aspirasi mahasiswa melalui surat resmi ke pemerintah pusat untuk ditindaklanjuti.
“Untuk MBG, karena ini kebijakan pusat, kami akan segera kirimkan surat berdasarkan aspirasi adik-adik mahasiswa agar bisa ditinjau kembali,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Didit mengajak mahasiswa untuk terus mengawal proses tindak lanjut tersebut secara bersama-sama. Ia memastikan bahwa DPRD dan pemerintah daerah akan membuka ruang dialog lanjutan dengan melibatkan perwakilan mahasiswa.
“Kami harap saat kami undang nanti, perwakilan UBB bisa hadir. Kita bahas satu per satu, item by item. Sepakat?” tutupnya, yang langsung disambut persetujuan dari massa aksi.
Aksi demonstrasi berlangsung tertib dan menjadi ruang dialog konstruktif antara mahasiswa dan pemerintah daerah. Mahasiswa berharap seluruh tuntutan yang disampaikan tidak hanya berhenti pada janji, tetapi benar-benar diwujudkan dalam kebijakan nyata demi kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung.
