PANGKALPINANG, KATABABEL.COM –Mewakili pejabat walikota pangkalpinang menghadiri undangan rapat koordinasi dalam rangka pengendalian inflasi daerah dilanjutkan dengan pembahasan evaluasi dukungan pemerintah daerah dalam program 3 juta rumah dan pelaksanaan peta jalan pembangunan kependudukan oleh kementrian dalam negeri RI melalui zoom meeting, Bertempat di ruang SRC, Selasa (16/9/2025).
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Pangkalpinang, Juhaini, menegaskan pentingnya pemerintah daerah untuk segera menyiapkan strategi pembangunan dalam menghadapi bonus demografi yang saat ini tengah terjadi di Indonesia.
Menurut Juhaini, dari total 286 juta penduduk Indonesia, sebanyak 192 juta jiwa merupakan penduduk usia produktif. Kondisi ini menjadi peluang besar sekaligus tantangan yang harus dikelola dengan baik melalui perencanaan pembangunan yang matang.
“Menyikapi bonus demografi, pemerintah kabupaten/kota diharapkan dapat menyusun Peta Pembangunan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (PjPK). Nantinya PjPK ini dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) enam bulan setelah kepala daerah dilantik,” jelasnya.
Ia merinci, terdapat enam sasaran utama yang harus dicapai dalam pembangunan PjPK. Pertama, wajib belajar 12 tahun yang harus dirasakan oleh seluruh penduduk. Kedua, peningkatan keterampilan profesi bagi masyarakat. Ketiga, terciptanya job creator dan job seeker yang seimbang. Keempat, investasi yang mampu membuka lapangan kerja memadai. Kelima, kontribusi masyarakat dalam bentuk pajak penghasilan. Dan keenam, perlindungan sosial, khususnya di bidang kesehatan yang bersifat universal.
“Enam sasaran ini akan diterjemahkan lebih lanjut ke dalam 30 indikator pembangunan. Jika semua berjalan sesuai rencana, maka keberhasilan pembangunan PjPK akan menjadi tolok ukur bagi daerah untuk mendapatkan tambahan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insentif Fiskal dari pemerintah pusat,” ungkap Juhaini.
Ia menekankan, keberhasilan menghadapi bonus demografi bukan hanya bergantung pada pemerintah daerah, tetapi juga memerlukan dukungan dari seluruh pihak, mulai dari masyarakat, dunia usaha, hingga lembaga pendidikan.
“Kita harus mendukung penuh program ini karena muaranya adalah kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan,” tutupnya.
