BANGKA SELATAN, KATABABEL.COM – Penurunan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di Pulau Bangka kembali menjadi sorotan serius. Kondisi ini dinilai tidak hanya berdampak pada pendapatan petani, tetapi juga mengganggu perputaran ekonomi masyarakat di tingkat desa hingga kecamatan.
Ketua Forum Masyarakat Petani Bangka Belitung (FORMAP Babel), M. Syarif Hidayatullah atau yang akrab disapa Arif, menyampaikan bahwa tidak sesuainya harga TBS saat ini dipicu oleh perubahan alasan dari pihak Pabrik Kelapa Sawit (PKS).
Jika sebelumnya pabrik berdalih rendahnya rendemen, kini alasan yang muncul adalah kelebihan pasokan buah dari petani.Hal tersebut disampaikan Arif saat ditemui di kebun sawit milik Alvi di Desa Permis, Sabtu (11/4/2026).
Ia mengaku, pihaknya telah melakukan berbagai penelusuran serta berdialog langsung dengan sejumlah PKS di Bangka untuk mencari akar persoalan.
“Kalau dulu selalu alasan rendemen rendah. Maka kami dorong pemerintah agar memperhatikan kualitas pupuk supaya hasil petani meningkat. Tapi sekarang berubah lagi, mereka bilang kelebihan buah atau surplus TBS,” ungkap Arif.
Menurutnya, meningkatnya produksi sawit rakyat sejatinya merupakan kabar baik bagi sektor perkebunan di Bangka. Namun, kondisi tersebut justru menjadi bumerang ketika tidak diimbangi dengan kesiapan infrastruktur pengolahan.
Ia menilai, keterbatasan jumlah dan kapasitas PKS menjadi penyebab utama tidak terserapnya hasil panen petani secara optimal. Dampaknya, harga TBS di tingkat petani tidak signifikan.
“Ini sebenarnya potensi besar, artinya produksi petani meningkat. Tapi karena pabrik terbatas, buah tidak terserap maksimal, akhirnya harga jatuh. Ini yang harus segera dicarikan solusi,” tegasnya.
Arif juga menyoroti fenomena antrean panjang petani di sejumlah PKS. Kondisi ini tidak hanya merugikan dari sisi waktu, tetapi juga berisiko menurunkan kualitas buah akibat keterlambatan pengolahan.
“Petani sudah capek-capek meningkatkan produksi, tapi malah harus antre lama. Kalau terlalu lama, kualitas buah turun, harga makin ditekan. Ini jelas merugikan,” katanya.
Terkait harga, FORMAP Babel menilai harga TBS yang layak bagi petani di Bangka seharusnya berada di atas Rp3.000 per kilogram. Angka tersebut dinilai realistis jika dibandingkan dengan harga di daerah lain.
Arif mengungkapkan, di wilayah Belitung harga TBS bahkan sudah berada di atas Rp3.000 per kilogram. Sementara di sejumlah provinsi lain di Sumatera, harga sawit sudah menembus Rp4.000.
“Ini yang jadi tanda tanya besar bagi kami. Kenapa bisa berbeda jauh? Padahal kita masih satu provinsi. Di daerah lain malah bisa lebih tinggi,” ujarnya.
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa persoalan harga sawit tidak hanya berkaitan dengan sektor hulu, tetapi juga erat kaitannya dengan kebijakan di sektor hilir.
Untuk itu, FORMAP Babel mendorong pemerintah agar segera menghadirkan regulasi yang berpihak kepada petani.Salah satu solusi yang ditawarkan adalah mendorong program hilirisasi industri sawit di daerah.
Ia mengusulkan agar minimal 20 persen dari Crude Palm Oil (CPO) yang dihasilkan dapat diolah menjadi produk turunan di dalam wilayah Bangka Belitung.
“Hilirisasi ini penting agar nilai tambahnya tidak keluar daerah. Kalau diolah di sini, dampaknya langsung ke ekonomi masyarakat dan membuka lapangan kerja,” jelasnya.
Selain itu, FORMAP Babel juga meminta pemerintah daerah untuk lebih proaktif dalam menarik investor yang bersedia membangun pabrik pengolahan sawit baru. Langkah ini dinilai menjadi solusi jangka pendek dan menengah untuk mengatasi kelebihan pasokan TBS.
“Pemerintah harus jemput bola. Cari investor yang siap bangun PKS. Ini solusi konkret agar buah petani bisa terserap dan harga kembali stabil,” tegas Arif.
Ia menambahkan, sektor sawit memiliki peran strategis dalam perekonomian daerah. Berdasarkan perhitungan pihaknya, perputaran uang dari hasil penjualan TBS di setiap kecamatan bisa mencapai lebih dari Rp100 miliar.
“Bayangkan kalau harga turun, dampaknya luar biasa ke ekonomi masyarakat. Daya beli menurun, aktivitas ekonomi ikut melambat. Jadi ini bukan persoalan kecil,” katanya.
Di akhir pernyataannya, Arif berharap pemerintah tidak hanya melihat persoalan ini sebagai isu biasa, melainkan sebagai masalah serius yang menyangkut kesejahteraan masyarakat luas, khususnya petani sawit rakyat.
“Harapan kami sederhana, petani bisa sejahtera, tidak lagi antre panjang di pabrik, dan mendapatkan harga yang layak seperti daerah lain. Pemerintah harus segera hadir dengan solusi nyata,” tutupnya.(San)
