PANGKALPINANG, KATABABEL.COM – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Fery Afriyanto, resmi melantik Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2026–2030. Acara tersebut berlangsung di Hotel Santika Bangka, Pangkalanbaru, Kabupaten Bangka Tengah, Kamis (30/4/2026).
Pelantikan ini dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 100.3.3.1/304/DLHK/2026 tanggal 22 April 2026 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Mangrove Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.Langkah ini merupakan wujud nyata Pemerintah Provinsi Babel dalam mempercepat pengelolaan ekosistem mangrove yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Pj Sekda Fery Afriyanto menyampaikan bahwa hutan mangrove memiliki peran strategis. Tidak hanya sebagai vegetasi pesisir, mangrove juga berfungsi sebagai benteng alami terhadap abrasi dan potensi bencana, sekaligus menjadi habitat penting bagi keanekaragaman hayati.
“Hutan mangrove bukan sekadar pepohonan yang tumbuh di pesisir, melainkan benteng pertahanan alam yang melindungi wilayah kita. Lebih dari itu, mangrove memiliki potensi luar biasa dalam penyerapan karbon yang sangat dibutuhkan dalam upaya mitigasi perubahan iklim global,” jelas Fery Afriyanto.
Ia menjelaskan bahwa pembentukan KKMD diharapkan mampu mengoptimalkan seluruh tahapan pengelolaan mangrove, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga pengendalian. Hal ini krusial mengingat kondisi mangrove di Babel mulai mengalami penurunan kualitas dan kuantitas akibat kerusakan, sehingga memerlukan kerja sama lintas sektor untuk rehabilitasi.
“Ke depannya, kami berharap kinerja KKMD dapat optimal. Peran KKMD tidak hanya sebagai wadah koordinasi, tetapi juga menjadi motor penggerak kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam memperbaiki ekosistem mangrove,” imbuhnya.
Fery juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, instansi vertikal, dunia usaha, hingga masyarakat. Ia mendorong anggota KKMD yang baru dilantik untuk segera bekerja secara profesional dan inovatif, termasuk memanfaatkan perkembangan teknologi guna meningkatkan efektivitas pengelolaan.
Dalam kegiatan tersebut, dilakukan pula diseminasi dokumen policy brief (risalah kebijakan) terkait konservasi, rehabilitasi mangrove, serta nilai ekonomi karbon.
“Dokumen policy brief nilai ekonomi karbon ini menjadi landasan penting bagi kita untuk mengubah nilai ekologis menjadi nilai ekonomi berkelanjutan melalui mekanisme perdagangan karbon,” jelas Fery.
Pada akhir sambutannya, Fery Afriyanto berharap diseminasi dokumen yang telah disusun dapat menjadi rujukan kuat bagi para pembuat kebijakan. Ia juga berharap program ini didukung oleh seluruh pihak agar dapat berjalan optimal demi kesejahteraan masyarakat.
Penulis : Vera
Fotografer : Diana
Editor : Rini
