PANGKALPINANG, KATABABEL.COM – Wali Kota Pangkalpinang, Prof. Saparudin, memimpin rapat evaluasi realisasi fisik dan keuangan APBD hingga Februari 2026 di ruang rapat Bapperida Kota Pangkalpinang, Senin (16/3/2026). Rapat tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Pangkalpinang, Dessy Ayutrisna, serta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD).
Dalam arahannya, Saparudin menyampaikan bahwa rapat evaluasi tersebut merupakan agenda rutin pemerintah kota yang digelar setiap bulan pada minggu kedua. Kegiatan ini bertujuan untuk memantau perkembangan pelaksanaan program kerja sekaligus melihat sejauh mana serapan anggaran yang telah dilakukan oleh masing-masing OPD.
Ia menekankan pentingnya evaluasi berkala agar setiap perangkat daerah dapat menyusun laporan kinerja secara terstruktur serta memastikan program yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
“Melalui evaluasi ini kita bisa melihat progres kerja OPD selama satu bulan terakhir, termasuk kendala yang dihadapi di lapangan sehingga dapat segera dicarikan solusi,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, Saparudin juga memberikan perhatian kepada sejumlah OPD yang dinilai belum optimal dalam menjalankan program kegiatan maupun dalam merealisasikan anggaran.
Ia meminta seluruh perangkat daerah untuk meningkatkan kinerja serta mempercepat pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan.Selain membahas realisasi fisik dan keuangan, pertemuan itu juga menyinggung penerapan kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.
Saparudin menegaskan bahwa meskipun bekerja dari lokasi yang berbeda, seluruh ASN tetap diwajibkan melakukan absensi secara daring serta melaporkan aktivitas kerja harian melalui sistem yang telah disediakan pemerintah.Menurutnya, sistem kerja berbasis digital yang telah diterapkan memungkinkan seluruh aktivitas pegawai tetap terpantau sehingga tidak mengurangi tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan.
“Semua kegiatan ASN sudah terintegrasi secara digital, jadi setiap hari tetap harus melaporkan aktivitas kerja masing-masing,” katanya.
Sebagai bentuk pengingat, pemerintah kota juga telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh pegawai agar tetap menjalankan tugas dan kewajiban selama kebijakan WFA berlangsung.
Pada kesempatan yang sama, Saparudin turut menyampaikan capaian kinerja pemerintah daerah yang menunjukkan perkembangan positif. Kota Pangkalpinang berhasil meraih peringkat pertama dalam penilaian yang dilakukan oleh Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), meningkat dari posisi sebelumnya di peringkat kelima.
Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu segera diselesaikan, terutama terkait pengelolaan barang milik daerah.
Pemerintah kota berencana mengambil langkah strategis, di antaranya melalui optimalisasi pemanfaatan lahan yang dapat disewakan kepada pihak ketiga serta percepatan sertifikasi aset tanah milik pemerintah.
Melalui rapat evaluasi ini, Pemerintah Kota Pangkalpinang berharap seluruh OPD dapat terus meningkatkan kinerja dan mempercepat realisasi program serta anggaran, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan optimal.
