PANGKALPINANG, KATABABEL.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang menyerahkan bantuan usaha kepada sekitar 90 pelaku usaha mikro di Kota Pangkalpinang. Bantuan senilai Rp1 juta untuk masing-masing penerima tersebut diserahkan dalam kegiatan yang berlangsung di Balai Betason Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Senin (10/8/2026).
Program bantuan usaha mikro ini merupakan salah satu bentuk komitmen Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam mendorong penguatan ekonomi masyarakat sekaligus memberikan stimulus bagi pelaku UMKM agar dapat mengembangkan usahanya.
Wali Kota Pangkalpinang, Prof. Saparudin, mengatakan bantuan tersebut bukan sekadar pemberian modal awal, tetapi menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mengidentifikasi dan mengembangkan pelaku usaha mikro yang memiliki potensi untuk tumbuh lebih besar.
“Ini kita berikan sebagai stimulus. Ke depan usaha mereka akan kita monitor terus agar mereka menjadi embrio untuk mengelompokkan mereka ke dalam usaha-usaha yang sejenis,” ujar Prof. Saparudin.
Menurut Wali Kota yang akrab disapa Prof. Udin tersebut, pemerintah tidak akan berhenti pada pemberian bantuan. Perkembangan usaha para penerima akan terus dipantau sehingga pelaku usaha yang menunjukkan potensi dapat diarahkan untuk membentuk kelompok usaha dan memperoleh dukungan lanjutan.
Salah satu bentuk dukungan yang disiapkan adalah pembangunan rumah produksi bagi kelompok usaha yang telah berkembang. Prof. Udin mencontohkan kelompok pelaku UMKM yang bergerak dalam produksi makanan seperti otak-otak.
Jika kelompok usaha telah terbentuk dan memiliki kapasitas produksi yang baik, pemerintah dapat memberikan dukungan melalui penyediaan rumah produksi untuk meningkatkan kapasitas sekaligus menjaga kualitas produk.
“Yang penting itu, begitu rumah produksi sudah terbangun, kita berupaya mencari off-taker atau pembelinya. Kalau kita bikin tetapi tidak ada pembeli, percuma,” jelasnya.
Prof. Udin menegaskan, keberadaan pasar menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem UMKM. Dengan adanya kepastian pasar, peningkatan kapasitas produksi dapat dilakukan secara berkelanjutan.
Apabila permintaan pasar meningkat dan kapasitas satu rumah produksi belum mampu memenuhinya, kelompok usaha lainnya dapat dilibatkan sehingga terbentuk jaringan produksi yang saling mendukung.
“Nah, ketika ekosistem ini sudah kita bangun, inilah yang kita harapkan akan bergulir,” katanya.
Pengembangan rumah produksi tersebut nantinya juga akan melibatkan lintas organisasi perangkat daerah (OPD). Dinas Tenaga Kerja, misalnya, dapat berperan dalam peningkatan kompetensi dan penyediaan sumber daya manusia, sementara perangkat daerah lainnya memberikan dukungan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam pembinaan serta pengembangan UMKM.
Prof. Udin berharap rumah produksi yang nantinya dibentuk dapat dikelola secara profesional dengan struktur manajemen yang jelas, mulai dari manajer hingga bidang pemasaran dan produksi.
“Kita ingin rumah produksi ini terjaga. Manajemennya akan menjadi profesional,” ujarnya.
Prof. Udin menjelaskan, sasaran program pada usaha mikro merupakan bagian dari tahapan awal pemerintah untuk menemukan pelaku usaha yang memiliki kemauan, semangat, konsistensi, serta kemampuan untuk berkembang.
Menurutnya, tidak semua orang memiliki kemampuan dan ketekunan untuk menjalankan usaha. Karena itu, pemerintah akan memberikan perhatian lebih kepada pelaku UMKM yang menunjukkan kesungguhan dalam mengembangkan usahanya.
“Orang berbisnis ini kan tidak semua bisa. Tetapi mereka yang punya keinginan kuat, semangat, mampu bekerja keras dan konsisten menjalankan usahanya, ini yang akan kita pilih nanti,” katanya.
Ia menilai UMKM memiliki kontribusi penting terhadap perekonomian Kota Pangkalpinang. Berdasarkan data yang dimilikinya, terdapat lebih dari 29 ribu pelaku UMKM di Kota Pangkalpinang.
Jika setiap pelaku UMKM mampu menopang kehidupan sekitar tiga orang, maka keberadaan sektor tersebut memiliki dampak ekonomi terhadap sekitar 80 ribu masyarakat.
“Kalau mereka menopang kehidupan tiga orang saja, berarti sekitar 80 ribu orang yang ditopang. Itu sudah sekitar sepertiga penduduk Kota Pangkalpinang,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan Kota Pangkalpinang, Muhammad Yasin, mengatakan program bantuan usaha mikro telah dilaksanakan secara bertahap.
Pada 2025, bantuan serupa diberikan kepada 47 pelaku UMKM. Jumlah penerima kemudian meningkat menjadi sekitar 90 UMKM pada 2026 dan ditargetkan kembali bertambah menjadi sekitar 100 pelaku usaha pada tahun berikutnya.
“Kami menyadari bahwa UMKM merupakan tulang punggung perekonomian daerah. Pengaruhnya sangat besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan menumbuhkan sektor-sektor perekonomian baru,” kata Yasin.
Ia menegaskan, Pemkot Pangkalpinang akan terus mengawal program pemberdayaan UMKM hingga 2029. Hal tersebut dilakukan karena sektor UMKM dinilai memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan perekonomian daerah.
Yasin menjelaskan, para penerima bantuan telah melalui proses verifikasi. Bantuan diberikan kepada pelaku usaha mikro yang masih aktif dan memenuhi persyaratan teknis sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Pangkalpinang Nomor 12 Tahun 2026.
“Harapannya bantuan ini dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas, sehingga kualitas UMKM di Pangkalpinang semakin baik dan mampu bersaing ke depannya,” pungkasnya.
