PANGKALPINANG, KATABABEL.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memberikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas keberhasilannya kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Predikat tertinggi ini diberikan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Prestasi gemilang ini menandai keberhasilan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam mempertahankan opini WTP selama sembilan kali berturut-turut. Capaian ini menjadi bukti nyata komitmen kuat eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Apresiasi tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Eddy Iskandar, usai memimpin Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung TA 2025 di Ruang Paripurna DPRD Babel, Kamis (18/06/2026).
“Alhamdulillah, kita bersyukur hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung kembali mendapatkan opini WTP. Ini sudah sembilan kali berturut-turut dan tentu menjadi capaian yang sangat baik dalam pengelolaan keuangan daerah,” ujar Eddy Iskandar.
Menurut Eddy, keberhasilan mempertahankan opini WTP ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah secara umum telah berjalan dengan sangat baik, serta memenuhi standar akuntabilitas tinggi yang ditetapkan oleh BPK RI.
Komitmen Pengawasan: DPRD Siap Kawal Rekomendasi BPK
Meskipun meraih predikat terbaik, Eddy Iskandar mengingatkan seluruh jajaran pemerintah daerah untuk tidak berpuas diri. Ia menegaskan bahwa DPRD Babel akan tetap menjalankan fungsi pengawasan secara ketat, khususnya terhadap sejumlah catatan dan rekomendasi yang diberikan BPK kepada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Beberapa poin penting yang menjadi perhatian DPRD Babel ke depan antara lain:
- Atensi Khusus Jajaran OPD: Seluruh kepala OPD yang mendapat catatan dari BPK diminta untuk segera melakukan perbaikan.
- Pembahasan Bersama: DPRD akan segera menggelar rapat kerja bersama pemerintah daerah guna memetakan solusi penyelesaian rekomendasi.
- Ketepatan Waktu: Memastikan seluruh rekomendasi dituntaskan secara serius sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh aturan perundang-undangan.
“Kembali mendapatkan opini WTP ini patut disyukuri. Namun tentu ada juga rekomendasi yang diberikan oleh BPK, terutama kepada beberapa OPD. Ini akan menjadi atensi khusus kami di DPRD agar segera ditindaklanjuti dan dituntaskan dalam waktu yang sudah ditentukan,” tegas Politisi senior ini.
Penguatan Tata Kelola Menghadapi Tantangan Masa Depan
Lebih lanjut, Eddy menilai bahwa tindak lanjut atas rekomendasi BPK merupakan instrumen penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih (good governance). Hasil pemeriksaan ini harus dijadikan bahan evaluasi mendalam untuk meningkatkan kualitas belanja publik di tahun-tahun mendatang.
Mengingat tantangan pengelolaan keuangan daerah yang diprediksi akan semakin kompleks akibat meningkatnya kebutuhan pembangunan dan tuntutan pelayanan masyarakat, DPRD Babel mendorong peningkatan profesionalisme aparatur sipil negara (ASN).
“Harapan kita tentu pengelolaan keuangan semakin profesional ke depan. Tantangan pemerintah akan semakin besar, sehingga kualitas tata kelola harus terus diperkuat agar opini WTP ini bisa terus dipertahankan, dan yang terpenting tidak terjadi pengulangan kesalahan yang sama di periode berikutnya,” pungkas Eddy.
