PANGKALPINANG, KATABABEL.COM – Di tengah gelombang aksi mahasiswa yang menggema di halaman Kantor DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kamis (16/4/2026), lembaga legislatif daerah ini menunjukkan respons cepat dan sikap terbuka dalam menyerap setiap aspirasi yang disuarakan.
Ratusan mahasiswa dari berbagai elemen turun ke jalan menyampaikan tuntutan terkait sejumlah persoalan krusial di sektor pendidikan. Isu kesejahteraan guru honorer hingga minimnya fasilitas pendidikan menjadi sorotan utama dalam aksi tersebut.
DPRD Babel pun tidak tinggal diam. Sejumlah pimpinan dan anggota dewan langsung menemui massa aksi, membuka ruang dialog, serta mendengarkan secara langsung berbagai tuntutan yang disampaikan.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Edi Nasapta, menegaskan bahwa lembaga legislatif memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memperjuangkan setiap aspirasi masyarakat, termasuk yang disuarakan oleh mahasiswa.
“Kami di DPRD Babel tidak hanya menerima aspirasi, tetapi juga memiliki komitmen untuk mengawal dan memperjuangkannya. Apa yang disampaikan adik-adik mahasiswa hari ini adalah suara rakyat yang harus kita tindak lanjuti secara serius,” ujar Edi Nasapta di hadapan peserta aksi.
Ia menekankan bahwa fokus utama DPRD saat ini adalah mendorong peningkatan kesejahteraan guru honorer melalui langkah-langkah konkret, baik di tingkat daerah maupun pusat.
“Konsen kita bagaimana meningkatkan kesejahteraan guru honorer dengan menstimulan APBD kita, dan mendorong pemerintah pusat dengan formasi yang kita usulkan untuk dapat menerima sebanyak-banyaknya PPPK guru honorer,” tegasnya.
Menurutnya, persoalan kesejahteraan guru honorer merupakan isu lama yang hingga kini belum sepenuhnya terselesaikan. Padahal, peran guru honorer sangat vital dalam menjaga keberlangsungan proses pendidikan, terutama di daerah-daerah yang masih kekurangan tenaga pendidik.
Ia menilai, sudah saatnya ada langkah konkret dan kebijakan yang berpihak untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, baik melalui skema pengangkatan, insentif, maupun dukungan anggaran yang memadai.
“Guru honorer ini ujung tombak pendidikan kita. Tidak bisa lagi kita biarkan mereka berjuang dengan kondisi yang serba terbatas. DPRD akan mendorong agar ada solusi nyata, baik dari sisi kebijakan daerah maupun koordinasi dengan pemerintah pusat,” lanjutnya.
Selain itu, Edi juga menyoroti masih minimnya fasilitas pendidikan di sejumlah wilayah di Bangka Belitung. Ia mengakui bahwa ketimpangan infrastruktur pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan.
“Kita tidak ingin ada kesenjangan kualitas pendidikan hanya karena fasilitas yang tidak merata. Ini menjadi perhatian serius kami, dan akan kami dorong dalam pembahasan anggaran serta program prioritas ke depan,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, DPRD Babel juga menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan mahasiswa tidak akan berhenti sebagai catatan semata, melainkan akan dibahas lebih lanjut dalam forum resmi, baik melalui rapat komisi maupun pembahasan lintas sektor dengan pemerintah daerah.Edi Nasapta memastikan bahwa DPRD akan mengawal aspirasi tersebut hingga melahirkan solusi yang konkret dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Aspirasi ini akan kami kawal. Tidak hanya didengar, tetapi juga diperjuangkan sampai ada hasil nyata. Ini komitmen kami sebagai wakil rakyat,” ujarnya.
Aksi mahasiswa yang berlangsung dengan tertib tersebut pun diakhiri dengan penyerahan tuntutan secara simbolis kepada DPRD Babel. Para mahasiswa berharap, apa yang mereka suarakan benar-benar mendapat perhatian serius dan tidak berhenti pada janji semata.
Dengan sikap responsif yang ditunjukkan, DPRD Babel diharapkan mampu menjadi jembatan antara suara masyarakat dan kebijakan pemerintah, khususnya dalam mewujudkan sistem pendidikan yang lebih adil, merata, dan berkualitas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
