PANGKALPINANG, KATABABEL.COM — Harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di Pulau Bangka kembali menjadi sorotan. Pasalnya, harga yang diterima petani dinilai masih jauh tertinggal dibandingkan dengan sejumlah provinsi lain di Indonesia, sehingga menimbulkan keresahan di kalangan petani.
Ketua Forum Masyarakat Petani Bangka Belitung (FORMAP Babel), M. Syarif Hidayatullah, mengungkapkan bahwa disparitas harga ini sudah berlangsung cukup lama dan belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan signifikan. Ia menilai kondisi tersebut sangat merugikan petani sawit, khususnya petani mandiri yang sangat bergantung pada harga jual TBS di tingkat pengepul maupun pabrik.
“Kalau kita bandingkan dengan provinsi lain seperti Sumatera Selatan atau Riau, selisih harga TBS bisa cukup jauh. Ini tentu menjadi persoalan serius karena berdampak langsung pada pendapatan petani di Bangka,” ujar Arif, Minggu (12/4/2026).
Menurutnya, ada sejumlah faktor yang memengaruhi rendahnya harga TBS di Pulau Bangka, mulai dari keterbatasan jumlah pabrik kelapa sawit (PKS), biaya distribusi yang tinggi, hingga sistem tata niaga yang dinilai belum berpihak kepada petani.
M. Syarif Hidayatullah yang akrab disapa Arif juga menyoroti lemahnya pengawasan terhadap penetapan harga di tingkat lapangan. Ia menilai, belum adanya standar harga yang kuat membuat petani kerap berada pada posisi tawar yang lemah.
“Petani kita ini seperti tidak punya pilihan. Mau tidak mau harus menjual dengan harga yang ditentukan oleh pengepul atau pabrik. Ini yang harus segera dibenahi oleh pemerintah,” tegasnya.
Ia mendorong pemerintah daerah bersama instansi terkait untuk lebih aktif melakukan intervensi, baik melalui regulasi maupun penguatan kelembagaan petani. Selain itu, Arif juga meminta adanya transparansi dalam penetapan harga TBS agar petani mendapatkan harga yang lebih adil.
“Kami berharap ada langkah konkret dari pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota untuk memperjuangkan harga TBS yang layak. Jangan sampai petani di Bangka terus-menerus dirugikan,” tambahnya.
FORMAP Babel, lanjut Arif, siap menjadi mitra pemerintah dalam mencari solusi atas persoalan tersebut. Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk DPRD dan pelaku industri sawit, untuk duduk bersama guna merumuskan kebijakan yang lebih berpihak kepada petani.
Dalam upaya mengatasi persoalan tersebut, FORMAP Babel menawarkan sejumlah solusi yang dinilai dapat memperbaiki kondisi harga TBS di Pulau Bangka.
Pertama, pemerintah daerah didorong untuk mempercepat pembangunan dan penambahan PKS di wilayah Bangka.
Dengan bertambahnya pabrik, diharapkan tercipta persaingan sehat dalam pembelian TBS sehingga harga bisa lebih kompetitif.
“Kita butuh investasi di sektor hilir, khususnya PKS. Kalau pabrik bertambah, petani punya banyak pilihan dan harga otomatis akan lebih baik,” ujar Arif.
Kedua, penguatan kelembagaan petani melalui koperasi atau kelompok tani juga menjadi solusi penting. Dengan adanya kelembagaan yang kuat, petani dapat menjual TBS secara kolektif dalam jumlah besar sehingga memiliki daya tawar lebih tinggi terhadap pabrik.
“Kalau petani bersatu dalam koperasi, mereka tidak lagi menjual secara perorangan. Ini akan meningkatkan posisi tawar dan meminimalisir permainan harga di tingkat pengepul,” jelasnya.
Ketiga, Arif mendorong pemerintah untuk memastikan transparansi dalam penetapan harga TBS. Hal ini bisa dilakukan dengan membuka akses informasi secara luas kepada petani, termasuk komponen penentu harga seperti rendemen, harga CPO, dan biaya operasional.
“Petani harus tahu bagaimana harga itu dihitung. Jangan sampai mereka hanya menerima tanpa tahu dasar perhitungannya,” katanya.
Keempat, perbaikan infrastruktur jalan dan transportasi juga menjadi hal yang tidak kalah penting. Dengan akses yang lebih baik, biaya distribusi dapat ditekan sehingga tidak lagi membebani harga di tingkat petani.
Selain itu, FORMAP Babel juga meminta adanya keterlibatan aktif DPRD dan pemerintah provinsi untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata niaga sawit di daerah. Termasuk di dalamnya kemungkinan regulasi baru yang lebih berpihak kepada petani.
“Kami berharap ada keberpihakan nyata dari pemerintah. Petani ini adalah tulang punggung ekonomi daerah, jadi sudah seharusnya dilindungi,” tegas Arif.
Dengan berbagai persoalan yang ada, para petani sawit di Pulau Bangka berharap adanya langkah konkret yang segera direalisasikan, bukan sekadar wacana.
Mereka ingin harga TBS yang lebih adil dan kompetitif, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan menjaga keberlanjutan usaha perkebunan sawit rakyat.
“Kalau kondisi ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin petani akan semakin terpuruk. Kami hanya ingin harga yang layak dan sistem yang adil,” tutup Arif.
Dengan kondisi saat ini, para petani berharap adanya perubahan nyata agar harga TBS di Pulau Bangka bisa bersaing dan tidak lagi tertinggal dibandingkan daerah lain di Indonesia.
