Pemkot Pangkalpinang Ikuti Rakor Inflasi dan Evaluasi Program 3 Juta Rumah Bersama Kemendagri
PANGKALPINANG, KATABABEL.COM – Pemerintah Kota Pangkalpinang melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Juhaini, mewakili Wali Kota dalam mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang digelar Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada Senin (14/7/2025). Rakor yang dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting ini dipimpin langsung oleh Sekjen Kemendagri, Komjen Pol. (Purn) Drs. Tomsi Tohir.
Agenda utama Rakor mencakup dua topik strategis, yaitu evaluasi pengendalian inflasi daerah serta tindak lanjut dari program nasional pembangunan tiga juta rumah.
Inflasi Pangkalpinang Terkendali, Di Bawah Rata-rata Nasional
Dalam paparannya, Juhaini menyampaikan bahwa inflasi Kota Pangkalpinang masih tergolong terkendali. Berdasarkan data terakhir, inflasi month-to-month (mtm) tercatat sebesar 0,02 persen, year-to-year (yoy) sebesar 1,03 persen, dan year-on-year (yoy) 0,96 persen. Indeks Harga Konsumen (IHK) Pangkalpinang berada di angka 1,91.
“Kontributor utama inflasi di Pangkalpinang berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan sumbangan sebesar 0,68 persen,” jelasnya.
Strategi pengendalian inflasi yang diterapkan Pemerintah Kota tetap berfokus pada prinsip 4K, yaitu:
- Keterjangkauan harga
- Ketersediaan pasokan
- Kelancaran distribusi
- Komunikasi yang efektif
Upaya konkret yang telah dilakukan di antaranya:
Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah pada 4 Juli 2025
Pemantauan harga di Pasar Ratu Tunggal dan Pasar Kampung Melayu
Rencana pembagian cadangan pangan pemerintah pusat pada 27 Juli mendatang untuk 7.406 Keluarga Penerima Manfaat di 7 kecamatan, dengan total distribusi beras sebanyak 14,8 ton
Distribusi bantuan benih dan saprodi kepada 30 Kelompok Wanita Tani (KWT)
Subsidi pupuk untuk pengecer di Tuatunu, dengan rincian 5,186 ton urea, 13,2 ton NPK, dan 5,3 ton pupuk organik
Menariknya, karena tidak terdapat lonjakan harga bahan pangan yang signifikan, Pemerintah Kota tidak perlu melakukan inspeksi mendadak (sidak) pasar dalam periode ini.
Pangkalpinang Dukung Penuh Program 3 Juta Rumah
Selain inflasi, Rakor juga membahas evaluasi pelaksanaan program nasional pembangunan tiga juta rumah yang menyasar tiga wilayah utama: kawasan pesisir, kelurahan, dan desa.
Khusus di Pangkalpinang, terdapat sekitar 1.339 unit rumah tidak layak huni yang menjadi sasaran program. Dari jumlah tersebut, hingga tahun 2024 sudah direalisasikan sebanyak 345 unit rumah layak huni.
“Pembangunan rumah ini telah berjalan, termasuk melalui skema Perwako yang sudah ditindaklanjuti sesuai target. Kita akan terus fokus menyelesaikan sisanya,” ujar Juhaini.
Dengan partisipasi aktif dalam forum nasional ini, Pemerintah Kota Pangkalpinang menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas harga dan meningkatkan kualitas hunian masyarakat sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan.
Pos Terkait
Tidak ada komentar