PANGKALPINANG, KATABABEL.COM – Aktivitas pertambangan timah di perairan Laut Beriga, Desa Beriga, Lubuk Besar, Bangka Tengah, memicu polemik di tengah masyarakat, terutama di kalangan nelayan setempat. Kehadiran ponton-ponton milik PT Timah di wilayah tersebut menimbulkan kekhawatiran akan dampak lingkungan serta gangguan terhadap mata pencaharian mereka.
Menanggapi situasi ini, Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, mengambil langkah cepat dengan menemui Kapolda Babel, Irjen Pol Hendro Pandowo, untuk membahas permasalahan ini. Didit mengungkapkan bahwa informasi yang diterima kepolisian mengenai sikap masyarakat terhadap pertambangan tersebut ternyata tidak sepenuhnya akurat.
“Ternyata Pak Kapolda juga menerima informasinya tidak utuh, seakan-akan masyarakat sudah menerima. Alhamdulillah, di depan saya, beliau langsung memanggil Dir Ops untuk menarik pasukan dari Batu Beriga, dan saya minta kepada masyarakat Beriga tolong jangan ada aktivitas demo,” ujar Didit melalui keterangan di ruang kerjanya selasa, (4/3/2025).
Keputusan Kapolda untuk menarik pasukan dari lokasi tambang mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Langkah ini dianggap sebagai bentuk respons cepat terhadap aspirasi masyarakat serta upaya menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah tersebut.
Selain membahas penarikan pasukan, Didit juga meminta Direktur Utama PT Timah untuk menghentikan sementara aktivitas pertambangan di Laut Beriga, khususnya selama bulan suci Ramadan.
“Tolong hargailah bulan suci Ramadan ini. Tolong hentikan, DPRD sangat memahami jika PT Timah membutuhkan bahan baku, tetapi kita juga harus menghormati masyarakat,” tegasnya.
Didit menegaskan bahwa DPRD siap membantu PT Timah mencari solusi alternatif untuk mendapatkan bahan baku tanpa harus memicu konflik sosial di tengah masyarakat. Ia berharap perusahaan dapat lebih bijak dalam mengambil langkah demi menjaga stabilitas dan keharmonisan di daerah tersebut.
Salah satu faktor yang diduga menjadi pemicu polemik ini adalah kemungkinan adanya kesalahan dalam proses perizinan. Untuk itu, DPRD Babel berencana membentuk panitia khusus (pansus) guna menginvestigasi aspek perizinan dan regulasi yang berkaitan dengan operasi pertambangan tersebut.
“Nanti hasil dari pansus akan kami sampaikan. Kami menduga ada keteledoran dalam permasalahan izin ini. Kepada Dirut PT Timah, mari kita jaga ketertiban masyarakat agar tetap kondusif,” ujar Didit.
Selain meminta pihak perusahaan bertindak secara bijak, Didit juga mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan menghindari aksi demonstrasi yang berpotensi memperkeruh keadaan. Ia menegaskan bahwa jalur hukum dan dialog adalah solusi terbaik untuk menyelesaikan konflik ini secara damai.
Dengan langkah-langkah ini, DPRD Babel berharap ketegangan yang terjadi dapat mereda, dan solusi terbaik dapat ditemukan bagi semua pihak, baik masyarakat nelayan maupun PT Timah.(*)
