PANGKALPINANG, KATABABEL.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang bersama Direktorat Jenderal (Ditjen) Pemasyarakatan wilayah Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menggelar audiensi dan silaturahmi di Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Kamis (19/2/2026).
Pertemuan ini membahas penguatan program ketahanan pangan, pengelolaan lingkungan, serta pemberdayaan warga binaan melalui kolaborasi lintas sektor.
Wali Kota Pangkalpinang, Prof. Saparudin, didampingi Wakil Wali Kota Dessy Ayutrisna beserta jajaran, menyambut positif rencana kolaborasi yang ditawarkan Ditjen Pemasyarakatan Babel.
Menurut Saparudin, Pemkot Pangkalpinang terbuka terhadap sinergi, terutama dalam penguatan UMKM binaan lembaga pemasyarakatan (lapas).
Bahkan, pemerintah kota berencana mengikutsertakan produk warga binaan, khususnya dari lapas perempuan, dalam kegiatan bazar dan pameran agar memiliki akses pemasaran yang lebih luas.
“Pada dasarnya mereka menginformasikan kesiapan dalam beberapa program. Tinggal nanti kita sesuaikan, dan teknis kolaborasi perlu disusun lebih lanjut,” ujar Prof. Saparudin usai pertemuan.
Tak hanya sektor UMKM, Wali Kota juga menilai kerja sama dapat diperluas ke bidang pengelolaan sampah kota. Warga binaan yang telah memiliki keterampilan dalam pengolahan limbah dan produksi kompos dinilai bisa dilibatkan sebagai bagian dari solusi persoalan lingkungan perkotaan.
“Pada prinsipnya kita siap menindaklanjuti melalui perjanjian kerja sama resmi agar program yang bisa langsung dieksekusi segera berjalan, termasuk kolaborasi penanganan sampah,” tambahnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kantor Wilayah Pemasyarakatan Babel, Gunawan Sutrisnadi, menyampaikan bahwa pihaknya tengah menjalankan 15 program akselerasi prioritas kementerian.
Dari jumlah tersebut, dua program membutuhkan dukungan pemerintah daerah, yakni ketahanan pangan dan pemberdayaan warga binaan berbasis usaha mikro kecil menengah (UMKM).
Gunawan menjelaskan, sejumlah langkah konkret telah dilakukan, termasuk kerja sama dengan PLN UIW Babel dalam pengelolaan limbah PLTU menjadi kompos. Program tersebut bahkan telah menghasilkan panen perdana sekitar enam ton kompos dari lapas dan rutan yang terlibat.
Selain itu, jajaran pemasyarakatan juga siap mendukung program ketahanan pangan nasional melalui skema dapur MBG (Makan Bergizi Gratis) di rumah tahanan (rutan) maupun lapas yang memenuhi syarat.
“Potensi kami besar, namun tetap membutuhkan perhatian dan dukungan pemerintah kota agar implementasinya optimal,” ujar Gunawan.
Melalui audiensi ini, diharapkan terbangun sinergi berkelanjutan antara Pemkot Pangkalpinang dan Ditjen Pemasyarakatan Babel guna mendorong kemandirian warga binaan sekaligus mendukung program pembangunan daerah.
