PANGKALPINANG, KATABABEL.COM — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama Pemerintah Kota Pangkalpinang menggelar pembahasan terkait rencana pengembangan Pelabuhan Pangkal Balam. Pertemuan ini menjadi langkah lanjutan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dan kota dalam mendorong pengembangan kawasan strategis di wilayah timur Pangkalpinang.
Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Imam Wahyudi, dalam paparannya menyampaikan bahwa pengembangan Pelabuhan Pangkal Balam membutuhkan koordinasi lintas pemerintah, mengingat lokasinya berada di wilayah Kota Pangkalpinang namun juga memiliki peran strategis bagi provinsi.
“Karena wilayah pelabuhan berada di kota, maka pengembangannya tidak bisa dilepaskan dari dukungan provinsi. Kita ingin ada sinergi antara pemerintah kota dan provinsi, termasuk DPRD, agar rencana ini berjalan dengan baik,” ujar Imam Wahyudi.
Ia juga memperkenalkan jajaran Komisi III DPRD Babel yang hadir dalam pertemuan tersebut, di antaranya Ketua Komisi III Taufik Rizani, Wakil Ketua Imelda, Sekretaris Johan, serta anggota Komisi III lainnya. Selain itu, turut hadir perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, termasuk Dinas Perhubungan dan Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Imam Wahyudi berharap hasil diskusi ini dapat menjadi dasar untuk langkah lanjutan, termasuk kemungkinan membawa persoalan pengembangan pelabuhan ke tingkat pusat melalui Komisi V DPR RI.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Babel, Taufik Rizani, menyampaikan bahwa Pelabuhan Pangkal Balam memiliki peran penting sebagai pintu gerbang perekonomian daerah. Oleh karena itu, diperlukan solusi komprehensif agar pengembangannya dapat berjalan optimal.
“Pelabuhan ini adalah pintu gerbang ekonomi. Kalau pelabuhan berkembang, maka pergerakan ekonomi juga akan meningkat. Karena itu kami mengundang berbagai pihak untuk bersama-sama mencari solusi terbaik,” kata Taufik.
Ia menjelaskan, sebelumnya DPRD Babel telah menggelar rapat dengan sejumlah OPD provinsi dan Pemkot Pangkalpinang untuk membahas pengembangan pelabuhan tersebut. Bahkan, pihaknya juga mendorong agar dukungan dari pemerintah pusat dapat diperkuat melalui kementerian terkait.
Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Pangkalpinang, Prof. Saparudin, memaparkan bahwa pengembangan Pelabuhan Pangkal Balam merupakan bagian dari rencana besar pengembangan kawasan timur Kota Pangkalpinang yang telah masuk dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
“Pengembangan kawasan timur Pangkalpinang tidak hanya mencakup pelabuhan, tetapi juga kawasan industri. Ini sudah selaras dengan RPJMN dan rencana kawasan industri Ketapang,” jelas Prof. Saparudin.
Ia menambahkan, Pemkot Pangkalpinang juga telah mengusulkan pembangunan akses jalan menuju kawasan industri dan pelabuhan sebagai bagian dari upaya mendukung konektivitas.
Terkait status lahan pelabuhan, Prof. Saparudin menjelaskan bahwa sebelumnya lahan tersebut sempat bermasalah karena pihak ketiga tidak menunjukkan progres pembangunan. Namun, setelah dilakukan evaluasi dan penyelesaian kewajiban kepada pemerintah kota pada tahun 2023, pihak perusahaan kembali melanjutkan rencana pembangunan terminal khusus (TUKS).
“Perusahaannya sudah menyampaikan rencana pembangunan dan dokumennya juga sudah dipresentasikan ke pemerintah kota. Saat ini tinggal penyempurnaan teknis agar sesuai dengan aturan,” ungkapnya.
Pertemuan tersebut diharapkan menjadi titik awal penguatan koordinasi lintas sektor untuk mempercepat pengembangan Pelabuhan Pangkal Balam sebagai penopang pertumbuhan ekonomi Kota Pangkalpinang dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
