PANGKALPINANG, KATABABEL.COM — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar audiensi bersama perwakilan masyarakat dan Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) guna membahas kelangkaan Liquefied Petroleum Gas (LPG), khususnya elpiji 3 kilogram, yang berdampak pada kebutuhan rumah tangga serta pelaku UMKM, Senin (2/2/2026).
Audiensi yang berlangsung di Ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Babel pada pukul 14.00 WIB tersebut menjadi forum dialog terbuka antara DPRD dan pemangku kepentingan untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait terganggunya distribusi LPG di Bangka Belitung.
Dalam pertemuan itu, masyarakat dan pedagang kaki lima menyampaikan keluhan atas sulitnya memperoleh elpiji 3 kilogram yang selama ini menjadi kebutuhan utama dalam menjalankan aktivitas usaha sehari-hari.
Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, menyampaikan bahwa audiensi menghasilkan sejumlah kesimpulan penting sebagai langkah tindak lanjut. Ia menyebutkan, berdasarkan koordinasi bersama Pertamina dan pihak terkait, distribusi elpiji 3 kilogram ditargetkan kembali normal mulai 5 Februari 2026, dengan penekanan pada penyaluran yang tepat sasaran.
“Insyaallah,berdasarkan koordinasi bersama Pertamina dan pihak terkait mulai tanggal 5 Februari distribusi elpiji 3 kilogram di Pulau Bangka Belitung kembali normal, namun harus tepat sasaran untuk masyarakat yang berhak,” ujar Didit.
Selain itu, DPRD mendorong pembentukan tim pengawasan terpadu untuk mengawasi distribusi LPG, yang akan melibatkan unsur pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta instansi terkait. Langkah ini bertujuan mencegah penyelewengan dan memastikan penyaluran berjalan sesuai ketentuan.
DPRD juga memastikan bahwa stok LPG menjelang bulan Ramadan dan Idulfitri dalam kondisi aman, sebagaimana disampaikan oleh pihak Pertamina dalam audiensi tersebut. Terkait Harga Eceran Tertinggi (HET), DPRD menilai perlu adanya kepastian hukum yang jelas agar tidak merugikan agen maupun masyarakat, terutama bagi penyalur di wilayah yang memiliki akses distribusi cukup jauh.
Sebagai langkah jangka panjang, DPRD bersama Gubernur Babel akan mendesak pemerintah pusat untuk membangun tambahan kilang atau fasilitas pendukung guna menjamin ketersediaan elpiji 3 kilogram secara berkelanjutan di Bangka Belitung.
Melalui audiensi ini, DPRD Babel menegaskan komitmennya untuk terus mengawal permasalahan kelangkaan LPG agar distribusi kembali normal dan kebutuhan masyarakat, UMKM, serta sektor ekonomi daerah dapat terpenuhi secara optimal.
