Anggota DPRD Soroti Tambang Ilegal di Pangkalpinang: “Pemerintah Terlalu Melunak”
PANGKALPINANG, KATABABEL.COM — Maraknya aktivitas penambangan ilegal di wilayah Kota Pangkalpinang kembali menjadi sorotan. Anggota DPRD Kota Pangkalpinang, Arnadi, menegaskan perlunya tindakan tegas dari pemerintah terhadap aktivitas tambang ilegal yang masih berlangsung di sejumlah titik, seperti di Pangkalarang dan Ampui.
Dalam wawancara seusai rapat paripurna DPRD yang digelar di ruang paripurna pada Senin (5/5), Arnadi mengungkapkan bahwa dirinya telah menerima berbagai laporan dari masyarakat terkait aktivitas ilegal tersebut.
“Saya sudah mendapatkan laporan dari warga Pangkalarang, Ampui, dan sekitarnya. Saya teruskan juga ke Pemerintah Kota Pangkalpinang. Ini harus segera ditangani,” kata Arnadi.
Ia bahkan mengaku sempat turun ke lapangan bersama Satpol PP. Namun sayangnya, informasi kedatangan mereka bocor, sehingga pelaku tambang sempat melarikan alat berat mereka.
“Tadinya ada empat unit alat tambang, tinggal satu saat kami sampai. Bahkan malamnya, halaman rumah masyarakat pun ikut ditambang,” jelasnya.
Arnadi juga menyoroti dampak lingkungan yang ditimbulkan, terutama pendangkalan di kawasan Pangkalarang.
“Saya lihat sendiri ada kapal yang kandas karena sedimennya sudah terlalu banyak. Tambang ilegal ini tidak bisa dibiarkan. Pemerintah harus tegas. Aturannya ada. Kalau kita tidak menegakkan aturan, berarti kita tidak menjaga marwah sebagai pemerintah yang bertanggung jawab,” tegasnya.
Saat ditanya mengenai keseriusan pemerintah dalam menangani tambang ilegal, Arnadi menyampaikan kritik tajam.
“Dibilang serius, ya tidak terlalu serius juga, karena terlalu dibiarkan, terlalu melunak,” ujarnya.
Ia juga mendorong agar Satpol PP lebih proaktif tanpa harus menunggu laporan.
“Walaupun tidak ada laporan, kalau memang harus ditertibkan, ya harus ditertibkan. Karena ini sudah terlalu banyak,” katanya.
Lebih lanjut, Arnadi menyebut adanya dugaan pihak-pihak tertentu yang membekingi aktivitas tambang ilegal tersebut.
“Saya dapat informasi, banyak yang membekingi. Entah itu orang dalam atau orang luar. Contohnya di BBI, jaraknya tidak sampai 100 meter dari tempat kita berdiri, mereka tetap jalan. Tidak takut, karena backing-nya kuat,” ungkapnya.
Ia pun menegaskan pentingnya koordinasi antar-instansi untuk menindak tambang ilegal secara serius.
“Pak Pj itu kan punya alat lengkap. Koordinasi dengan Forkopimda harusnya bisa. Kalau digerakkan dan dikordinasikan dengan baik, saya pikir bisa. Tinggal kemauan,” pungkasnya.
Pos Terkait
Tidak ada komentar