PANGKALPINANG, KATABABEL.COM – Kepala Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Budi Utama, menegaskan bahwa efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah tidak akan berdampak pada program bantuan sosial. Hal ini disampaikannya setelah rapat koordinasi bersama Komisi IV DPRD Babel, bertempat di Kantor Dinas Sosial, Rabu (5/3/2025).
“Kalau untuk bantuan sosial itu nggak ada yang dikurangin. Kami sudah rapat dengan Komisi IV, dan mereka sepakat bahwa bantuan sosial harus tetap berjalan. Termasuk program rehabilitasi sosial dan bantuan untuk panti-panti,” ujar Budi Utama.
Menurut Budi, kebijakan efisiensi anggaran ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan Instruksi Presiden (Inpres) yang mengarahkan pemda agar lebih selektif dalam penggunaan anggaran. Oleh karena itu, pihaknya lebih memprioritaskan efisiensi pada belanja operasional, seperti perjalanan dinas (SPPD), belanja modal, pemeliharaan, serta pengeluaran rutin lainnya seperti alat tulis kantor (ATK) dan bahan bakar minyak (BBM).
“Yang kita efisiensikan itu SPPD, belanja modal, pemeliharaan, dan sebagainya. Bukan berarti tidak bisa bekerja, tapi lebih kepada bagaimana kita mengoptimalkan sumber daya yang ada. Misalnya, perjalanan dinas yang bisa dikurangi dengan koordinasi lewat kepala desa atau perangkat daerah setempat,” jelasnya.
Budi mencontohkan bahwa jika sebelumnya perjalanan dinas menggunakan kendaraan operasional untuk menempuh jarak tertentu, kini pihaknya akan lebih mengutamakan komunikasi dengan perangkat desa setempat sebelum turun langsung ke lapangan. Hal ini bertujuan untuk tetap menjaga efektivitas kerja tanpa harus mengeluarkan anggaran yang besar.
Lebih lanjut, Budi Utama juga memastikan bahwa efisiensi anggaran tidak akan mempengaruhi tenaga kontrak yang bekerja di lingkungan Dinas Sosial.
“Honor tenaga kontrak tidak ada yang diberhentikan dan tidak ada yang berkurang. Namun, honor kegiatan seperti untuk narasumber dalam acara tertentu memang dihilangkan sebagai bagian dari efisiensi,” katanya.
Selain itu, Budi menjelaskan bahwa pemangkasan anggaran ini juga mencakup pengurangan honorarium kegiatan, seperti biaya untuk narasumber dalam acara sosialisasi atau pelatihan. Namun, ia menegaskan bahwa langkah ini tidak akan menghambat pelayanan publik yang diberikan oleh Dinas Sosial kepada masyarakat.
Dengan kebijakan efisiensi ini, Dinas Sosial Babel berkomitmen untuk memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal. Budi menegaskan bahwa segala keluhan dan kebutuhan masyarakat akan tetap diprioritaskan.
“Apapun keluhan masyarakat, ya tetap kita jalankan. Yang selama ini mungkin perjalanan dinas bisa memakan waktu dua jam, sekarang kita optimalkan dengan koordinasi di tingkat desa sebelum turun ke lapangan. Intinya, kita tetap bekerja untuk masyarakat,” pungkasnya.
Budi juga menambahkan bahwa efisiensi ini bukanlah pemangkasan kegiatan, melainkan hanya pengurangan belanja yang bersifat operasional dan rutin. Dengan langkah ini, ia berharap Dinas Sosial dapat tetap menjalankan fungsinya secara maksimal tanpa membebani anggaran daerah secara berlebihan.
Keputusan efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Dinas Sosial Babel menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara pengelolaan keuangan daerah dan pelayanan sosial. Dengan tetap mempertahankan anggaran bantuan sosial, masyarakat yang membutuhkan tetap mendapatkan hak mereka tanpa terpengaruh oleh kebijakan penghematan.(*)
