PANGKALPINANG, KATABABEL.COM – Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar sosialisasi dan pelayanan KB serentak awal tahun di Aula Gedung Puskesmas Girimaya, Kota Pangkalpinang, Rabu (11/2/2026).
Kegiatan ini merupakan program dari Kedeputian Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) Kementerian, yang dilatarbelakangi masih rendahnya capaian indikator pelayanan KB di sejumlah kabupaten/kota di Bangka Belitung.
Ketua tim kerja program KB dan Kesehatan Reproduksi BKKBN Babel, Yudi Rafani, menjelaskan bahwa salah satu indikator yang menjadi perhatian adalah masih tingginya angka unmet need, yakni pasangan usia subur yang ingin menunda atau tidak ingin memiliki anak lagi, namun tidak menggunakan alat kontrasepsi.
“Ini berisiko terjadi kehamilan yang tidak direncanakan. Selain itu, peserta KB pasca persalinan dan pasca keguguran juga masih perlu ditingkatkan,” ujar Yudi.
Ia menyebutkan terdapat tiga kabupaten dan satu kota dengan angka yang masih cukup tinggi, yakni Kabupaten Bangka, Bangka Tengah, dan Kota Pangkalpinang. Bahkan, dalam beberapa tahun terakhir terjadi kenaikan Total Fertility Rate (TFR).
“Pada 2019 TFR kita sudah cukup baik di angka 1,9. Namun dalam tiga tahun terakhir meningkat menjadi 2,28. Sementara angka unmet need sekitar 16 persen, ini cukup tinggi,” jelasnya.
Menurut Yudi, kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada meningkatnya risiko kehamilan, tetapi juga berpotensi terhadap risiko kesehatan ibu dan anak, termasuk kemungkinan stunting.
“Kehamilan dengan risiko tinggi tentu berdampak pada kualitas kesehatan ibu dan bayi. Jika tidak direncanakan dengan baik, bisa berpotensi terhadap stunting dan persoalan kesehatan lainnya,” katanya.
Program pelayanan KB serentak ini dilaksanakan mulai 9 hingga 15 Februari 2026. BKKBN bersama pemerintah kabupaten/kota berupaya mengoptimalkan akses dan kualitas pelayanan KB, baik melalui pelayanan statis di puskesmas maupun layanan bergerak.
“Kami mendorong pendekatan pelayanan yang lebih dekat ke masyarakat. Selain di puskesmas, kami juga memanfaatkan mobil unit pelayanan KB untuk menjangkau wilayah dan kampung-kampung,” ungkap Yudi.
Ia menambahkan, sebagian besar peserta KB adalah ibu-ibu yang memiliki keterbatasan waktu karena kesibukan rumah tangga. Oleh sebab itu, pihaknya mendorong adanya penyesuaian jadwal pelayanan, termasuk membuka layanan hingga sore hari.
“Kalau pagi ibu-ibu sibuk mengurus anak dan rumah tangga, maka bisa dibuat jadwal layanan sore, misalnya pukul 14.00 hingga 16.00. Atau dengan layanan mobile yang turun langsung ke kampung sesuai jadwal yang telah dikoordinasikan,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Yudi juga mengingatkan pentingnya mengatur jarak dan jumlah kelahiran. Ia menyarankan jarak kelahiran ideal minimal tiga tahun, dengan jumlah anak dua hingga tiga orang.
“Bukan semata-mata soal jumlah, tetapi bagaimana orang tua memiliki ruang dan kemampuan untuk meningkatkan kualitas hidup anak, baik dari sisi kesehatan, pendidikan, maupun kesejahteraan,” tuturnya.
Ia menegaskan, BKKBN telah menyiapkan tenaga bidan dan fasilitas pelayanan kontrasepsi di berbagai titik layanan.
“Masyarakat tidak perlu ragu, karena tenaga dan alat kontrasepsi sudah kami siapkan. Ini adalah hak masyarakat, dan menjadi kewajiban kami untuk memfasilitasi,” pungkasnya.
