PANGKALPINANG, KATABABEL.COM – Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Didit Srigusjaya, menegaskan bahwa fokus utama dalam pembahasan sektor pertambangan saat ini adalah memastikan keberlangsungan hidup masyarakat penambang. Menurutnya, regulasi dan kepatuhan terhadap hukum memang sangat penting, namun negara juga harus hadir dalam menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat.
Didit menyampaikan bahwa DPRD Babel mendukung penuh kebijakan Presiden serta seluruh aturan hukum yang berlaku. Meski demikian, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tetap memperhatikan kondisi riil masyarakat di daerah, khususnya para penambang rakyat yang menggantungkan hidup dari sektor pertambangan.
“Yang harus kita bahas hari ini adalah bagaimana ke depannya perut masyarakat kami bisa terisi. Kami memahami aturan hukum dan mendukung kebijakan Presiden, tetapi tolong juga pikirkan perut masyarakat kita,” tegas Didit.
Pernyataan tersebut disampaikan secara tegas dalam rapat pembahasan sektor pertambangan yang digelar di Ruang Pasir Padi, Kantor Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kamis (8/1/2026).
Ia berharap, melalui pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang Izin Pertambangan Rakyat (IPR), berbagai persoalan yang dihadapi pertambangan rakyat di Bangka Belitung dapat diselesaikan secara adil dan legal, sekaligus memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
DPRD Babel, lanjut Didit, berkomitmen untuk terus mengawal proses penyusunan Perda IPR agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar berpihak kepada masyarakat tanpa mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
