PANGKALPINANG, KATABABEL. COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang bersama PLN UP3 Bangka kembali memantapkan kerja sama dalam pengelolaan layanan kelistrikan di kota. Penguatan sinergi ini dibahas dalam pertemuan evaluasi Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pajak Barang dan Jasa Tertentu–Tenaga Listrik (PBJT-TL) yang digelar di Ruang SRC Kantor Wali Kota, Rabu (10/12/2025).
Wali Kota Pangkalpinang, Prof. Saparudin, didampingi Wakil Wali Kota Dessy Ayutrisna, menegaskan bahwa hubungan kolaboratif antara Pemkot dan PLN sejauh ini berjalan harmonis. Pemerintah kota, ujarnya, terus memprioritaskan berbagai kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan layanan kelistrikan.
Mulai dari penerangan jalan umum, pemangkasan dan penataan pohon di titik rawan, hingga penanganan teknis di lapangan—semuanya terus dikoordinasikan dengan PLN agar pelayanan tetap optimal.
“Sinergi ini harus tetap terjaga. Banyak masukan dari masyarakat terkait penerangan jalan dan penataan pohon, dan seluruhnya kita komunikasikan dengan PLN,” kata Prof. Udin.
Dalam pertemuan tersebut, Pemkot juga membahas kesiapan suplai listrik untuk mendukung pengembangan kawasan industri. Prof. Udin menyebutkan, kebutuhan daya yang besar harus dipenuhi agar agenda pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kota dapat berjalan sesuai rencana.
Ia turut menyinggung kebijakan pemerintah pusat mengenai diskon tarif listrik yang berdampak pada penerimaan PBJT daerah.
Wakil Wali Kota, Dessy Ayutrisna, menambahkan bahwa penguatan koordinasi dengan PLN diperlukan terutama untuk pemenuhan penerangan jalan yang masih kurang di beberapa lokasi.
“Titik-titik yang membutuhkan penerangan baru terus kita data, dan koordinasi dengan PLN harus semakin kuat,” ujarnya.
Manajer PLN UP3 Bangka, M. Taufik, menyampaikan apresiasi atas kemitraan yang telah terbangun bersama Pemkot Pangkalpinang. Ia menegaskan bahwa setoran PBJT ke kas daerah terus dilakukan sesuai regulasi. Taufik juga menilai bahwa PKS PBJT-TL membuat pengelolaan penerangan jalan semakin terstruktur.
“PKS ini mempermudah kami mengelola APJ, termasuk opsi meterisasi. Rekonsiliasi idealnya rutin dilakukan tiga bulan sekali agar evaluasi pajak lebih jelas,” tutupnya.
