Hidayat Arsani: Sinergi DPRD dan Pemprov Kunci Pengelolaan APBD yang Lebih Baik
PANGKALPINANG, KATABABEL.COM — Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Babel atas kontribusi aktif dalam pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Paripurna DPRD Babel yang digelar di Ruang Sidang Paripurna DPRD, Senin (21/07/2025).
Rapat tersebut sekaligus menjadi momen pengambilan keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 serta penyampaian rancangan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.
Dalam sambutannya, Gubernur Hidayat menegaskan bahwa setiap catatan, masukan, dan evaluasi dari fraksi-fraksi di DPRD menjadi bahan penting dalam memperbaiki tata kelola keuangan daerah ke depan.
“Kekurangan dan kelemahan dalam pengelolaan keuangan, baik yang bersifat administratif maupun teknis, serta hal-hal khusus yang menjadi perhatian setiap fraksi, akan menjadi dasar perbaikan. Harapannya, ini bisa menjadi masukan strategis untuk langkah-langkah selanjutnya,” ungkapnya.
Ia juga menekankan bahwa tujuan utama dari evaluasi ini adalah untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Babel di masa mendatang.
Lebih lanjut, Gubernur Hidayat menyoroti adanya sejumlah temuan BPK yang masih belum terselesaikan, baik dari laporan pertanggungjawaban APBD 2024 maupun tahun-tahun sebelumnya. Ia meminta agar persoalan tersebut ditindaklanjuti dengan serius.
“Terkait adanya temuan oleh BPK terhadap laporan pertanggungjawaban APBD tahun 2024 maupun tahun sebelumnya yang saat ini belum terselesaikan, saya minta agar segera ditindaklanjuti dan diselesaikan secara bertahap,” tegasnya.
Gubernur juga menegaskan pentingnya kolaborasi berkelanjutan antara eksekutif dan legislatif sebagai pilar utama dalam pembangunan daerah.
Rapat paripurna ini menjadi tonggak penting dalam kesinambungan pembangunan Provinsi Babel, dengan harapan pengelolaan keuangan daerah ke depan semakin transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
Pos Terkait
Tidak ada komentar