PANGKALPINANG, KATABABEL.COM — Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Eddy Iskandar, melakukan kunjungan silaturahmi ke Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kunjungan ini disambut langsung oleh Kepala Kanwil ATR/BPN, Hiskia Simarmata, beserta jajaran pejabat struktural.Jum’at (13/6/2025).
Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban, dengan tujuan mempererat hubungan kelembagaan antara DPRD dan BPN, sekaligus membahas berbagai persoalan strategis seputar pertanahan dan tata ruang di wilayah Bangka Belitung.
> “Kami berdiskusi mengenai beberapa program penting, seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), penertiban dan penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) untuk perusahaan perkebunan, serta implementasi sertifikat elektronik,” ujar Eddy Iskandar usai pertemuan.
Ia menambahkan, selain program utama, dialog juga menyentuh sejumlah persoalan pertanahan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, termasuk tumpang tindih lahan dan penguatan aspek legalitas hak tanah masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, pihak Kanwil ATR/BPN juga memaparkan berbagai program unggulan, termasuk upaya peningkatan kualitas layanan publik serta penegakan regulasi yang mendorong kepatuhan pelaku usaha, demi mendukung optimalisasi pendapatan negara dan daerah.
Eddy Iskandar menyampaikan apresiasinya atas keterbukaan dan sambutan hangat dari jajaran Kanwil BPN. Ia menegaskan komitmen DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk terus mendukung dan memperkuat kerja sama dalam sektor pertanahan demi kepentingan masyarakat luas.
> “Kami dari DPRD mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat dari Kepala Kanwil BPN Provinsi. Ke depan, kami berharap sinergi yang sudah terjalin ini terus ditingkatkan demi mempercepat program-program pertanahan yang pro-rakyat dan berpihak pada kepastian hukum,” pungkasnya.
Kunjungan ini menjadi bagian dari langkah strategis DPRD Babel dalam mendorong tata kelola pertanahan yang lebih baik, adil, dan akuntabel, sekaligus memperkuat kolaborasi lintas institusi demi pembangunan daerah yang berkelanjutan.(rel)
