PANGKALPINANG, KATABABEL.COM – Wali Kota Pangkalpinang, M. Unu Ibnudin, menghadiri rapat Forum Komunikasi terkait strategi pencapaian Universal Health Coverage (UHC) yang digelar bersama BPJS Kesehatan Cabang Pangkalpinang. Kegiatan ini berlangsung di Smart Room Center, lantai 2 Kantor Wali Kota Pangkalpinang, pada Kamis (10/4/2025).
Rapat dibuka oleh Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang, Mie Go, yang memaparkan kondisi pencapaian Indeks Kesehatan Kota (IHK) dalam kerangka pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta tuntutan masyarakat terhadap layanan kesehatan yang inklusif dan merata. Ia menekankan bahwa UHC merupakan bagian dari kebijakan strategis pemerintah daerah untuk menjamin perlindungan kesehatan seluruh warga.
“Dalam efisiensi pelayanan publik, peran serta dan dukungan CSR sangat penting. Kami berharap dunia usaha juga turut berkontribusi aktif dalam pembangunan sektor kesehatan,” ujar Mie Go.
Wali Kota M. Unu Ibnudin dalam arahannya menyatakan bahwa pelayanan kesehatan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Ia menyoroti pentingnya kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan teknis, seperti administrasi dan data kepesertaan BPJS Kesehatan.
“Yang utama adalah masyarakat dapat terlayani dengan baik. Masalah teknis seperti kartu BPJS yang tidak aktif harus diantisipasi sejak awal. Kami sudah meminta jajaran terkait untuk memprioritaskan penganggaran agar memenuhi kuota yang ditetapkan BPJS,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa validasi data merupakan kunci suksesnya program ini, mengingat dinamika data kemiskinan yang kerap berubah. Unu mendorong sinergi antara Dinas Sosial, Dukcapil, dan Bappeda agar data dan kebutuhan anggaran tersinkronisasi secara akurat.
“Jika data sudah akurat dan anggaran tersedia, maka tidak akan ada kendala layanan. Kami minta data diperbarui secara berkala oleh RT, RW, dan kelurahan. Jangan sampai masyarakat tidak terlayani hanya karena kartu tidak aktif atau data tidak sesuai,” tegasnya.
Selain itu, ia membuka opsi pemanfaatan dana CSR dan donasi masyarakat sebagai solusi penunjang. Ia mengajak seluruh elemen, termasuk masyarakat mampu, untuk terlibat menjamin akses kesehatan bagi warga yang membutuhkan.
“Kalau ada tetangga yang tiba-tiba mengalami musibah dan belum terdaftar, kita bisa bantu langsung. Ini bentuk solidaritas sosial. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pangkalpinang, Rita, menyampaikan bahwa forum ini merupakan agenda tahunan yang penting untuk memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan. Ia menegaskan komitmen BPJS Kesehatan terhadap empat tata nilai utama dalam menjalankan tanggung jawab moral kepada masyarakat.
“Forum ini menjadi sarana memperkuat implementasi UHC di Pangkalpinang, memastikan akses layanan kesehatan yang luas, serta memberikan perlindungan dari risiko finansial akibat masalah kesehatan,” jelas Rita.
Hingga 1 April 2025, jumlah peserta JKN-KIS di Kota Pangkalpinang mencapai 239.344 jiwa, dengan tingkat keaktifan sebesar 75,19 persen. Tantangan utama dalam pencapaian UHC meliputi keterbatasan anggaran, peningkatan peserta non-aktif, serta meningkatnya tunggakan peserta mandiri.
Rapat ini diharapkan menghasilkan strategi konkret guna memperluas cakupan dan efektivitas jaminan kesehatan di Kota Pangkalpinang, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha dalam menciptakan sistem kesehatan yang inklusif dan berkelanjutan.
