PANGKALPINANG, KATABABEL.COM – Penjabat (Pj) Wali Kota Pangkalpinang, M. Unu Ibnudin, turut hadir dalam kegiatan coffee morning yang digelar oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang pada Selasa pagi (22/4/2025) di Balai Betason, Kantor Wali Kota Pangkalpinang. Kegiatan ini menjadi ajang koordinasi dan evaluasi kinerja jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di tengah berbagai tantangan yang tengah dihadapi kota.
Acara dimulai dengan sambutan dari Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pangkalpinang, Mie Go, yang membuka diskusi dengan pemaparan mengenai kondisi anggaran Pemkot saat ini. Ia mengungkapkan bahwa pemerintah kota tengah melakukan proses refocusing anggaran sebagai langkah penyesuaian terhadap keterbatasan fiskal serta untuk mendukung program prioritas yang mendesak.
“Kita harus pandai menyusun skala prioritas. Ada banyak kebutuhan, namun anggaran kita terbatas. Refocusing adalah jalan tengah untuk tetap menjalankan roda pemerintahan secara efektif,” ujar Mie Go di hadapan para kepala OPD.
Selain isu anggaran, dalam forum tersebut juga dibahas sejumlah persoalan sosial yang menjadi perhatian publik. Di antaranya, pelaksanaan Pilkada ulang 2025 yang memerlukan koordinasi lintas sektor, maraknya pengamen di lampu merah yang dianggap mengganggu ketertiban umum, praktik prostitusi terselubung, hingga persoalan banjir yang masih menjadi momok di beberapa wilayah saat hujan deras melanda.
Pj Wako M. Unu Ibnudin menyampaikan bahwa kegiatan coffee morning seperti ini merupakan sarana penting untuk menyelaraskan persepsi antar-OPD dalam merespons tantangan kota. Ia menegaskan perlunya kolaborasi konkret dan tindakan nyata dalam menyelesaikan persoalan yang ada.
“Kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Masalah-masalah seperti banjir, sosial kemasyarakatan, dan penataan kota memerlukan pendekatan holistik. Saya minta setiap OPD segera menyusun langkah taktis dan solutif,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Unu juga menyampaikan bahwa pihaknya akan menyampaikan pernyataan resmi dan kebijakan lebih lanjut terkait isu-isu yang dibahas, termasuk langkah penanganan jangka pendek dan jangka panjang.
Acara ditutup dengan sesi diskusi terbuka antar OPD, yang diwarnai sejumlah usulan konstruktif dan komitmen untuk memperkuat pelayanan publik serta menjaga stabilitas sosial menjelang pelaksanaan agenda-agenda besar daerah.
