PANGKALPINANG, KATABABEL.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar Rapat Paripurna dalam rangka mendengarkan pidato sambutan Gubernur dan Wakil Gubernur masa jabatan 2025–2030. Acara ini berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD pada Senin (21/5).
Ketua DPRD Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, membuka rapat dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga seluruh jajaran DPRD dan tamu undangan dapat hadir dalam rapat tersebut. Dalam sambutannya, Didit menyampaikan bahwa pelaksanaan rapat paripurna ini sesuai dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia terkait penyampaian pidato sambutan kepala daerah terpilih.
“Atas nama DPRD dan seluruh masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kami mengucapkan selamat kepada Bapak Dr.(HC) Hidayat Arsani, S.E sebagai Gubernur dan Ibu Hellyana, S.H., sebagai Wakil Gubernur. Kami percaya dengan pengalaman dan dedikasi tinggi yang dimiliki, keduanya akan mampu menjalankan amanah rakyat dengan sebaik-baiknya,” ujar Didit.
Dalam pidatonya, Didit juga menyoroti kondisi ekonomi daerah yang sedang menghadapi tantangan berat. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi Babel pada tahun 2024 hanya mencapai 1,1%, menurun tajam dibandingkan 2023 yang tumbuh sebesar 4,38%. Meski demikian, target pertumbuhan ekonomi 2025 ditargetkan meningkat sebesar 2,5%, sebagai wujud optimisme terhadap kepemimpinan baru.
Didit menegaskan komitmen DPRD untuk bersinergi dengan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan membuka lapangan kerja, agar masyarakat tidak lagi terpaksa bekerja di luar negeri tanpa perlindungan yang memadai. Ia juga mengapresiasi langkah cepat pj gubernur sebelumnya dalam menangani tenaga kerja migran (TPPO).
“Alhamdulillah, berkat kerja sama dengan pemerintah pusat, sebanyak 74 warga kita yang sebelumnya berada dalam kondisi sulit di luar negeri kini telah kembali dan berkumpul dengan keluarga mereka. Namun masih ada sekitar 30 warga yang belum dapat dipulangkan. Ini menjadi tanggung jawab bersama,” tambahnya.
DPRD juga meminta pemerintah provinsi agar lebih agresif dalam merumuskan kebijakan nyata, termasuk kerja sama antarnegara dan penyediaan pelatihan tenaga kerja bagi masyarakat yang hendak bekerja di luar negeri.
“Kami akan terus menjalankan fungsi pengawasan, anggaran, dan legislasi agar kebijakan yang diambil pemerintah benar-benar berpihak pada masyarakat dan membawa kemajuan nyata bagi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,” tutup Didit.
