PANGKALPINANG, KATABABEL.COM – Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dody Kusdian, menyampaikan sejumlah catatan penting terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun 2024 dalam wawancaranya usai rapat paripurna DPRD, Rabu (17/4).
Menurut Dody, kinerja sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih belum optimal hingga 2024. Ia berharap LKPJ ini bisa menjadi bahan evaluasi awal bagi gubernur terpilih yang direncanakan akan dilantik hari ini.
“LKPJ ini bisa jadi entry point bagi Gubernur baru untuk mengevaluasi dan memperbaiki kinerja OPD. Bahkan, kalau diperlukan, OPD yang tidak efektif perlu dirombak total,” ujar Dody.
Salah satu sorotan utama adalah tentang pengelolaan sektor pariwisata. Ia menilai struktur kelembagaan yang saat ini menangani pariwisata masih terlalu tersebar, yakni di bawah Dinas Pemuda dan Olahraga, Kebudayaan, dan lainnya. “Kalau kita ingin pariwisata kuat, harus ada tata kelola yang terpusat dan efisien,” tegasnya.
Dody juga mengapresiasi masukan dari komisi-komisi lain dalam rapat LKPJ, terutama Komisi IV yang menyoroti permasalahan mitra kerja mereka. Meski hanya bersifat rekomendatif, Dody berharap hal tersebut menjadi peringatan serius bagi pemerintah provinsi.
Selain itu, Komisi I juga mendorong agar Pemerintah Provinsi Bangka Belitung segera menganggarkan bonus untuk atlet berprestasi yang sebelumnya telah dijanjikan. “Jangan sampai janji itu tidak ditepati, karena ini bentuk penghargaan negara kepada yang berprestasi,” katanya.
Ia juga menyinggung persoalan anggaran yang ketat dan pemangkasan di banyak sektor, termasuk media pembelajaran. Hal ini menurutnya perlu menjadi evaluasi agar fokus anggaran diarahkan pada hal-hal yang lebih substansial.
Menyoal program unggulan gubernur terpilih dari PDIP terkait BPJS Kesehatan gratis, Dody menegaskan pentingnya validasi data agar bantuan tepat sasaran. “Hari ini data masih banyak yang belum akurat. Updating DTKS menjadi kunci agar penerima manfaat benar-benar tepat,” jelasnya.
Dody juga mengingatkan potensi pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bila tidak ditemukan sumber pembiayaan lain. Ia berharap hal ini bisa menjadi opsi terakhir karena banyak ASN menggantungkan penghidupan dari TPP tersebut.
Menutup pernyataannya, Dody menyampaikan harapan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, Bapak Hidayat Arsani dan Ibu Hellyana, agar dapat bekerja dengan bijak, mengutamakan kepentingan rakyat, dan menciptakan kebijakan berbasis data yang akurat.
“Kita ingin kepala daerah baru ini bisa hadir membawa solusi nyata bagi masyarakat, membuka lapangan kerja, dan menyelesaikan persoalan dengan kebijakan yang tepat sasaran,” pungkasnya.
