Pansus DPRD Babel Gelar Rapat Koordinasi Finalisasi Raperda Pengelolaan Sampah Regional, Targetkan Pengesahan Bulan Maret 2025

PANGKALPINANG, KATABABEL.COM – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar rapat koordinasi finalisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Sampah Regional.

Rapat yang berlangsung di ruang Pansus Sekretariat DPRD Babel pada Senin (10/3) ini, menandai langkah krusial dalam upaya mengatasi permasalahan sampah di wilayah tersebut.

Baca Juga

Tindaklanjuti Keluhan Masyarakat, Beliadi Sambangi RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno

03 Feb 2025

Rapat ini dipimpin oleh Ketua Pansus, Imam Wahyudi, S.IP., M.H, dari Fraksi PDI-P, dan dihadiri oleh anggota Pansus lainnya, termasuk Monica Haprinda, S.IP., M.Si; Johan Vigario, S.E; Musani; H. Kasbiransyah, S.E.I., M.H; Heryawandi, S.E; dan Dr. Adi Sucipto, S.PB.

Kehadiran perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi, Bappeda, Biro Hukum, serta perwakilan dari kabupaten/kota di Bangka Belitung, baik secara langsung maupun melalui Zoom Meeting, menunjukkan komitmen kuat dari berbagai pihak terkait.

Dalam pemaparannya, Imam Wahyudi menekankan pentingnya Raperda ini sebagai payung hukum yang kuat untuk pengelolaan sampah yang lebih terstruktur dan efisien.

Baca Juga

Pengucapan Sumpah/Janji 45 Anggota DPRD Babel Masa Jabatan 2024-2029

24 Sep 2024

“Kita sudah menuju finalisasi. Sampah ini menjadi urusan kita bersama, dan kami masih menunggu regulasi yang akan menjadi dasar dalam pelaksanaannya,” ujarnya.

Target penyelesaian Raperda ini adalah bulan Maret 2025, yang diharapkan dapat segera dibawa ke paripurna untuk disahkan menjadi peraturan daerah.

“Target kita bulan ini sudah harus rampung dan diparipurnakan. Ini akan menjadi payung hukum, dan nanti pihak eksekutif yang akan menjalankannya,” tambah Imam.

Lebih lanjut, Imam Wahyudi menjelaskan bahwa Raperda ini akan mencakup beberapa aspek penting, antara lain:

• Pembagian Tanggung Jawab: Memperjelas peran dan tanggung jawab masing-masing pihak, mulai dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga masyarakat, dalam pengelolaan sampah.
• Infrastruktur Pengelolaan Sampah: Mendorong pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai, termasuk tempat pemrosesan akhir (TPA) regional, fasilitas daur ulang, dan pengolahan sampah organik.
• Penerapan Teknologi: Mengadopsi teknologi pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan efisien, seperti pengolahan sampah menjadi energi terbarukan.
• Edukasi dan Partisipasi Masyarakat: Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui edukasi dan sosialisasi.
• Penegakan Hukum: Memberikan sanksi tegas bagi pelanggaran peraturan pengelolaan sampah.

Dengan adanya Raperda ini, diharapkan pengelolaan sampah di Bangka Belitung dapat lebih terkoordinasi, mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA, meningkatkan daur ulang, dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat.

“Tentu saja tugas kita adalah membuat payung hukumnya agar kuat. Selanjutnya, eksekutif yang akan melaksanakan atau mengeksekusinya,” tutup Imam Wahyudi.

Rapat koordinasi ini juga menjadi wadah bagi para peserta untuk memberikan masukan dan saran terkait Raperda tersebut. Beberapa poin yang menjadi perhatian antara lain:

• Sinkronisasi peraturan antara provinsi dan kabupaten/kota.
• Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan Raperda.
• Keterlibatan sektor swasta dalam pengelolaan sampah.
  Dengan adanya masukan-masukan ini, diharapkan Raperda yang dihasilkan akan lebih komprehensif dan efektif dalam mengatasi permasalahan sampah di Bangka Belitung.(*)