PANGKALPINANG – Ketua DPRD Kota Pangkalpinang Abang Hertza menyampaikan Laporan Hasil Reses anggota DPRD Kota Pangkalpinang masa persidangan 1 Tahun 2024 dan masa persidangan II Tahun 2025 Bertempat di Kantor DPRD Kota Pangkalpinang, Senin (10/02/2025).
Ketua DPRD Kota Pangkalpinang, Abang Hertza mengatakan bahwa reses merupakan sebuah proses yang memang harus dilalui oleh DPRD dalam rangka menjalin aspirasi masyarakat.
“Kami mendengar apa yang telah kami dengarkan dari keluhan masyarakat. Karena reses dihadiri oleh para tokoh masyarakat RT/RW bahkan beberapa usulan masyarakat secara personal yang nantinya akan diakomodir DPRD Kota Pangkalpinang,” Kata Abang Hertza kepada awak media seusai DPRD Kota Pangkalpinang gelar Rapat Paripurna ke-10 Masa Persidangan II Tahun 2025.
Ketua DPRD Pangkalpinang mengungkapkan Tindak lanjut dari reses tersebut ialah Paripurna yang hari ini dilaksanakan, aturan mengamanatkan dan aspirasi akan disinkronisasikan antara masyarakat dengan wakil pemerintah daerah, yang pada saat melaksanakan tugas-tugas daerah untuk memberikan pelayanan bagi seluruh masyarakat kota Pangkalpinang.
“Hasil reses telah disampaikan dan kapan akan di aktualisasikan dalam program, setidaknya di APBD perubahan paling cepat atau setidaknya pada APBD di tahun 2026, Hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran yang dimiliki Pemkot Pangkalpinang,” Ungkapnya.
“Seyogyanya secara akumulasi kita butuh anggaran sekitar Rp4 Triliunan, tetapi APBD kita hanya bisa menampung Rp1 Triliun, oleh karena itu sekali lagi banyak kegiatan yang belum bisa dilaksanakan maksimal,” tambahnya.
Abang Hertza juga berterima kasih kepada Pj Walikota Pangkalpinang atas antusiasnya dan ini bisa dilaksanakan, setidaknya progres itu ada walaupun secara keseluruhan belum bisa disentuh.
“Inilah yang akan kita kejar dan juga kita garis bawahi Bapak Pj Walikota Pangkalpinang, secara responsif untuk beberapa kegiatan yang urgent dimasyarakat dan itu harus dilaksanakan,” Ucapnya.
DPRD hanya menjalin aspirasi untuk menyampaikan kepada kepala daerah dan jajaran dan juga memberikan persetujuan atas anggaran apabila itu dibelanjakan untuk kepentingan masyarakat.(*)
