PANGKALPINANG – Defisit anggaran sering menjadi tantangan utama yang dihadapi pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kota Pangkalpinang. Kondisi ini membutuhkan kerja sama erat antara pemerintah kota dan DPRD untuk memastikan bahwa anggaran yang tersedia dapat dikelola secara optimal demi kesejahteraan masyarakat.
Ketua DPRD Kota Pangkalpinang, Abang Hertza, menjelaskan bahwa defisit anggaran bukanlah fenomena baru. Menurutnya, hampir seluruh daerah di Indonesia menghadapi situasi serupa.
“Defisit berarti rencana kerja kita banyak, tetapi kemampuan keuangan kita terbatas,” ungkap Abang Hertza usai menghadiri malam ramah tamah di rumah dinas Walikota Pangkalpinang.Minggu (26/1/2025)
Ia menekankan pentingnya efisiensi dalam penggunaan anggaran. Langkah ini dilakukan dengan memangkas kegiatan seremonial yang tidak memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Fokusnya adalah memastikan anggaran dialokasikan untuk program-program yang berdampak nyata.
Pemerintah Kota Pangkalpinang bersama DPRD sepakat untuk meniadakan kegiatan seremonial yang tidak memberikan output atau outcome bagi masyarakat. Langkah ini menjadi salah satu strategi utama dalam menghadapi defisit anggaran.
“Kegiatan yang besar tetapi tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat harus dievaluasi,” jelas Abang Hertza. Pendekatan ini memastikan setiap pengeluaran memiliki tolok ukur yang jelas.
Untuk membiayai proyek-proyek besar, pemerintah kota berencana memanfaatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat. Menurut Abang Hertza, Penjabat (Pj) Wali Kota Pangkalpinang memiliki jaringan yang luas di tingkat pusat, yang dapat dimanfaatkan untuk mengusulkan pendanaan infrastruktur strategis.
“Kami akan bersinergi dan memanfaatkan hubungan yang dimiliki Pak PJ untuk mendapatkan dukungan dana dari pusat,” tambahnya.
Salah satu beban besar dalam anggaran tahun ini adalah pendanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Pangkalpinang. Dengan perkiraan kebutuhan anggaran sekitar Rp30-33 miliar, pemerintah berencana meminta dukungan dari Kementerian Dalam Negeri, DPR RI, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membantu pembiayaan Pilkada. Jika berhasil, langkah ini akan memberikan ruang fiskal yang lebih besar untuk belanja publik.
Abang Hertza menegaskan bahwa orientasi utama anggaran adalah untuk kepentingan masyarakat.
“Defisit bukanlah masalah asalkan kita dapat mengelolanya dengan baik. Anggaran harus diarahkan untuk memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat,” tegasnya.
Pendekatan ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk tetap optimis namun realistis dalam menghadapi keterbatasan anggaran. Setiap keputusan anggaran akan mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat secara langsung.
Kerja sama antara Pemerintah Kota Pangkalpinang dan DPRD menjadi kunci utama dalam mengatasi tantangan defisit anggaran. Dengan dukungan penuh dari DPRD, pemerintah dapat memastikan setiap kebijakan anggaran dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.
“DPRD siap menjadi mitra strategis bagi pemerintah dalam mengelola anggaran dan menjalankan program-program yang berpihak kepada masyarakat,” ungkap Abang Hertza.(*)
