PANGKALPINANG, KATABABEL.COM – Menteri Dalam Negeri RI (Mendagri) Tito Karnavian memimpin langsung Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Di Daerah untuk minggu terakhir bulan Oktober 2024 yang diikuti seluruh Kepala Daerah se-Indonesia termasuk Penjabat (Pj) Gubernur Kep. Babel Sugito yang hadir secara virtual.
Di kesempatan yang sama, Pj Sekda Fery Afrianto diidampingi sejumlah instasi terkait ikut serta mengikuti kegiatan ini secara online di Ruang Vidcon Kantor Gubernur Kep. Babel, Senin (28/10/2024).
Dalam arahannya, Mendagri Tito menyampaikan upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam mengendalikan inflasi. Dilihat dari perkembangan inflasi tahun ke tahun untuk bulan September 2023 ke September 2024 sebesar 1,84% dan bulan ke bulan untuk September 2024 terhadap Agustus 2024 adalah -0,12%.
“Angka 1,84% sangat bagus untuk negara Indonesia tetapi masih kalah dengan negara Saudi Arabia, United Kingdom, Kanada, dan lainnya,”ujar Mendagri Tito.
Kepala BPS, Amalia Adininggar mengatakan pada perkembangan inflasi di awal pemerintahan baru, lima kali pelantikan presiden dalam 20 puluh tahun terakhir diselenggarakan setiap tanggal 20 Oktober, era Presiden SBY yang dilantik tahun 2004 dan 2009 kemudian era Presiden Jokowi pada tahun 2014 dan 2018. Dan dalam sejarahnya, setiap bulan Oktober di tahun pelantikan presiden selalu terjadi inflasi.
“ Secara nasional, jumlah kabupaten/kota yang mengalami IPH pada M4 Oktober 2024 lebih banyak dibandingkan kabupaten/kota yang mengalami penurunan IPH” tuturnya.
Menurutnya, kenaikan IPH tertinggi terjadi di luar Pulau Jawa dan Sumatera dengan komoditas penyumbang andil kenaikan di dominasi daging ayam ras, bawang merah dan cabai merah.
“Jadi kesimpulan pada hari ini, kita lihat ada 5 komoditas yang menjadi atensi semua daerah, mulai dari bawang merah, telur ayam ras, daging ayam ras, minyak goreng, jagung. Mari kita fokus pada 5 ini, kemudian khusus untuk daerah saya ingin membacakan lagi ada yang tinggi dan ada yang rendah meskipun rata-rata 1,84%,”kata Mendagri Tito
Dalam penutupnya, ia meminta dan menghimbau kepada daerah-daerah yang masih tinggi untuk segera melakukan rapat koordinasi internal di daerahnya masing- masing. Kemendagri sendiri yang akan langsung turun tangan memonitor daerah mana saja yang sudah bergeraj dan mana yang tidak.(rel)
