Diskominfo Pangkalpinang Gelar Studi Pembelajaran Kunjungi Komisi Informasi Pusat RI

JAKARTA, KATABABEL.COM – Sebagai leading sector dan Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) di Pemerintah Kota Pangkalpinang, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Pangkalpinang bersama wartawan media yang berkerjasama dengan pemerintah kota Pangkalpinang berkunjung ke Komisi Informasi Pusat (KIP) Republik Indonesia pada Studi Lapangan dan Pembelajaran di Kantor KIP Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Selasa (10/10/23).

Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang, Febri Yanto, S.IP, M.Si, M.H bersama rombongan Studi Lapangan dan Pembelajaran di sambut oleh Wakil Ketua KIP Republik Indonesia, Arya Shandiyudha, di ruang pertemuan Kantor KIP Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang, Febri Yanto, S.IP, M.Si, M.H dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan upaya untuk mencari ilmu di Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia. Studi pembelajaran ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas Diskominfo Kota Pangkalpinang dan sejumlah media kerjasama dengan Pemerintah Kota Pangkalpinang terkait pengelolaan informasi publik, sengketa informasi publik hingga informasi yang dikecualikan.

“Kita kesini mencari ilmu agar dapat bermanfaat bagi masyarakat Kota Pangkalpinang, dalam hal ini kita berusaha agar tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance terutama terkait dengan informasi publik. Mengingat masyarakat luas memiliki hak untuk mendapatkan informasi publik,” kata Febri.

Wakil Ketua KIP Republik Indonesia, Arya Shandiyudha, juga menyampaikan terimakasih atas kunjungan Diskominfo Kota Pangkalpinang bersama sejumlah media kerjasama dengan Pemerintah Kota Pangkalpinang ke KIP RI dalam rangka Studi Lapangan dan Pembelajaran.

“Untuk keterbukaan informasi publik itu secara evolusi pemikiran adalah evolusi termutakhir dalam pemerintahan. Era 2000an orientasi pemerintahan itu ke good government, tata kelola yang baik, pembangunan melibatkan masyarakat dan demokratis, ke arah sini maka diperlukannya Komisi Informasi. Jantungnya pemerintahan yang baik adalah keterbukaan informasi,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *